REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady menegaskan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis di Jawa Barat.

Ia menilai, masuknya berbagai program infrastruktur besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan lingkungan.

Menurut Daddy, pengalaman pembangunan di periode sebelumnya memberikan banyak pelajaran.

“Kita tidak boleh terpaku pada pencapaian fisik semata, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat luas. DPRD punya peran strategis dalam mengawasi agar setiap rupiah yang digelontorkan dari APBD maupun APBN tepat sasaran,” ujar Daddy kepada Republika, Senin (29/9/25) malam.

Dalam dokumen RPJMD terbaru, Jawa Barat menargetkan penguatan infrastruktur dasar, transportasi, energi, hingga perumahan.

Daddy menekankan, Komisi IV akan memberi perhatian khusus pada proyek-proyek yang berdampak langsung terhadap aksesibilitas masyarakat, terutama di wilayah perdesaan.

“Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa masih terasa. Karena itu, pengawasan DPRD harus hadir untuk menjamin tidak ada daerah yang tertinggal,” katanya. Selain itu, ia menyoroti aspek lingkungan yang sering terabaikan dalam pelaksanaan proyek besar.

Daddy menegaskan, pembangunan jalan, kawasan industri, maupun perumahan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Selain mengejar pertumbuhan ekonomi, harus juga menjaga keseimbangan alam. Kalau tidak, bencana ekologis akan jadi ancaman nyata,” tuturnya.

Dengan peran pengawasan lebih kuat, DPRD Jabar melalui Komisi IV berkomitmen memastikan RPJMD 2025-2029 tidak sekadar menjadi dokumen, melainkan benar-benar panduan pembangunan yang berpihak pada rakyat. “Kita ingin Jawa Barat bukan hanya maju, tapi juga adil dan lestari,” pungkas Daddy. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika