REPUBLIKA.CO.ID, WATES - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menggandeng 10 perguruan tinggi swasta untuk percepatan penanganan kemiskinan ekstrem berbasis potensi lokal. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan perekonomian setempat.
Penjabat Bupati Kulonprogo Tri Saktiyana mengatakan kerja sama ini sangat penting, mengingat masih ada beberapa persoalan penting di Kulonprogo yang harus mendapat perhatian lebih dalam penanganan, seperti tingginya angka kemiskinan dan kekerdilan yang menjadi isu utama.
"Bersama 10 perguruan tinggi ini, akan kita petakan kita lihat secermat mungkin kondisi riil dari tingkat bawah. Sehingga, kami punya ruang-ruang yang lebih luas untuk memajukan masyarakat di tingkat bawah yang memerlukan perhatian besar," kata Tri.
Adapun 10 perguruan tinggi swasta yang bekerja sama dengan Pemkab Kulonprogo, yakni Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Institut Teknologi Yogyakarta (ITY), Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (ITNY).
Selanjutnya, Institut Sains dan Teknologi AKPRIND, Institut Sains Teknologi dan Kesehatan Mulia Yogyakarta, Akademi Komunitas Perkebunan Yogyakarta, Poltekkes TNI AU Adisutjipto, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AAN Yogyakarta, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusa Megarkencana, dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta.
Melalui kerja sama ini Tri berharap dengan dukungan perguruan tinggi mampu mendukung program-program RPJMD DIY maupun Kulonprogo dalam tiga hal utama. Yaitu, peningkatan kesejahteraan masyarakat wilayah selatan, inovasi penggunaan teknologi informasi, dan reformasi di kalurahan-kalurahan/desa.
"Tiga hal itu yang menjadi haluan besar kita, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap komitmen dan langkah kerja sama ini. Kami yakin sudah banyak yang dilakukan, nanti lebih detail lagi dengan kerja sama lintas OPD dan lintas wilayah," katanya.
Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Prof Fathul Wahid menyampaikan kemitraan ini diharapkan mampu mengidentifikasi permasalahan, solusi, dan potensi yang ada di setiap kalurahan guna meningkatkan pembangunan melalui pengetahuan dan kajian-kajian akademis.
"Setiap kampus bermitra dengan kalurahan untuk mengidentifikasi karakteristik dari setiap kalurahan, potensi lokalnya apa, kira-kira yang bisa dikembangkan mana," kata Fathul.
Fathul mengatakan dari hasil kajian awal tersebut, nantinya disusun rencana pengembangan yang bersifat partisipasi yang melibatkan warga lokal. Di mana warga menjadi mitra dalam mengembangkan berbagai bidang yang ada.
"Dari awal kami sampaikan, kami tidak punya uang, yang kami punya adalah keahlian pengetahuan keterampilan, kami bantu sampai penyusunan perencanaannya," kata Fathul.
Sementara itu, Kepala Biro Tata Pemerintahan Pemprov DIY Achmad Ubaidillah mengatakan dengan adanya sekitar 135 kampus di DIY yang bekerja sama dengan Pemprov DIY, diharapkan mampu meningkatkan pembangunan SDM yang unggul dalam rangka reformasi pemberdayaan masyarakat di tingkat kalurahan dan meningkatkan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
"Ini menjadi momentum yang bagus, harapannya dari sepuluh ini mampu bersama-sama mensejahterakan masyarakat, sehingga makna Yogyakarta Istimewa itu benar-benar bisa kita teladani dan kita resapi," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika