REPUBLIKA.CO.ID, UNGARAN -- Kabupaten Semarang menjadi salah satu daerah di Jawa Tengah yang belum sepenuhnya terbebas dari kemiskinan ekstrim.

Hasil verifikasi data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Semarang menunjukkan, di daerah penyangga Kota Semarang ini masih ada 27.444 Kepala Keluarga (KK) atau 94.953 jiwa warga kategori miskin ekstrem.

Kendati angka ini diklaim lebih kecil dari data Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berbagai program untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim terus menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Barenlitbangda) Kabupaten Semarang, Muh Muslih mengatakan, data Kemenko PMK menyebutkan jumlah kemiskinan ekstrim di Kabupaten Semarang mencapai 78.962 KK atau 279.705 jiwa.

Melalui sejumlah program pengentasan kemiskinan yang telah digulirkan, angka kemiskinan ekstrim terus mengalami penurunan, dan menjadi 27.444 KK atau mencapai 94.953 jiwa.

“Ini berdasarkan hasil verifikasi TKPK Kabupaten Semarang,” ungkapnya, pada peluncuran program Gerakan Terpadu Sinergi dan Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan (Gardu Serasi Nangkis), di Pendopo Rumah Dinas Bupati Semarang, di Ungaran, Kamis (22/6).

Program ini, jelasnya, dirancang untuk mempercepat penuntasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Semarang. Program ini akan memilah apa saja yang menjadi kebutuhan keluarga sangat kurang mampu.

Sehingga bantuan penanggulangan kemiskinan ekstrim akan tepat sasaran sesuai dengan yang dibutuhkan keluarga penerima manfaat (sasaran program).

“Kita sudah memiliki data keluarga miskin ekstrim per nama dan alamat, nantinya dipilah kebutuhan mereka guna mengentaskan dari problem kondisi sosial ekonomi tersebut,” jelas Muslih.

Misalnya terkait dengan data berapa jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Kabupaten Semarang dan harus dibantu. “Atau hal lain yang memiliki keterkaitan dengan penyebab kemiskinan ekstrim,” ujarnya.

Program itu juga akan menyusun peta spasial wilayah padat keluarga miskin. Peta online itu memuat titik koordinat dan atribut data kuantitatif.

Sehingga bakal memudahkan instansi terkait mengetahui lokasi sasaran penyaluran bantuan. “Hari ini program ‘Gardu Serasi Nangkis’ diluncurkan, tindak lanjut penanganan kemiskinan ekstrem itu direncanakan dimulai Agustus 2023 mendatang,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati Semarang, H Ngesti Nugraha mengatakan kemiskinan memang masih menjadi masalah utama pembangunan di daerahnya, tak terkecuali dengan kemiskinan ektrim. Penanganannya harus sistematis, terpadu, dan menyeluruh dengan tetap memenuhi hak- hak dasar warga kurang mampu.

Bupati ingin, program Gardu Serasi Nangkis ini diharapkan menjadi wadah sinergitas dan kerja sama yang efektif. “Baik bagi Pemkab Semarang maupun mitra pembangunan lainnya untuk penanggulangan kemiskinan dan menekan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Semarang,” ungkap dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika