REPUBLIKA.CO.ID, KEBUMEN -- Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) meminta harga beras wajar, baik di tingkat petani, pedagang maupun di masyarakat.

"Kita harapkan harga gabah di petani wajar, harga beras di pedagang wajar, dan harga pembelian di masyarakat juga pada posisi wajar," kata Jokowi, di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (9/3/2023).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut usai meninjau panen padi di Desa Lajer, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sempat berdialog dengan sejumlah petani.

Presiden menyampaikan di banyak provinsi sekarang baru panen raya padi. "Tadi saya tanyakan langsung pada petani bahwa gabah kering panen (GKP) jatuh di harga Rp 4.200 per kilogram. Memang terlalu rendah, maka pemerintah menghitungnya berapa harga GKP, dan segera diumumkan Badan Pangan, " katanya pula.

Jokowi mengatakan, setiap komponen ada hitungannya, seperti bibit, pupuk, sewa lahan, dan sebagainya.

Menyinggung soal pupuk, Jokowi menuturkan selalu dikeluhkan petani. "Saya kemarin di Kabupaten Bandung dan di sini pupuk yang dikeluhkan petani, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya pupuk bersubsidi," katanya lagi.

Presiden menyebutkan kebutuhan pupuk nasional kurang lebih 13 juta ton, sedangkan produksi industri pupuk baru 3,5 juta ton, ditambah pupuk Iskadar Muda 570 ribu ton. Kemudian impor pupuk 6,3 juta ton.

"Artinya kita masih kurang pupuk, segera kita usahakan dan kita harus tahu tempat bahan baku pupuk sedang menghadapi perang, yakni Rusia dan Ukraina," kata Jokowi pula.

Ikuti Whatsapp Channel Republika