REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (KAI) memastikan saat ini pembahasan mengenai rencana impor rangkaian kereta rel listrik (KRL) bekas masih dilakukan. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan kajian masih terus dilakukan.
"Saat ini KAI dan KCI masih menunggu hasil evaluasi dari BPKP," kata Didiek dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (27/3/2023).
Berdasarkan hasil rapat dengan Kemenkomarves pada 6 maret 2023, Didiek mengatakan proses impor KRL bekas dalam tahap review atau kajian. Proses tersebut dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Semua yang menjadi menjadi catatan rapat di Kemenkomarves menjadi evaluasi oleh BPKP," ucap Didiek.
Dia memastikan saat ini juga sudah dilakukan peninjauan langsung ke Jepang. Didiek menuturkan, peninjauan tersebut dilakukan langsung oleh tim dari PR Kereta Commuter Indonesia (KCI) dan BPKP seminggu yang lalu.
"Tim BPKP sudah bertemu dengan Japan Railways dan melihat sendiri bahwa kereta yang akan diimpor masih beroperasi sampai sekarang," jelas Didiek.
Sementara itu, Direktur Utama KCI atau KAI Commuter, Suryawan Putra Hia mengatakan saat ini operasional KRL membutuhkan kapasitas tambahan. Dia memastikan, impor KRL bekas menjadi salah satu upaya yang dilakukan selain juga memesan dari PT Industri Kereta Api (Persero) atau Inka.
Suryawan mengatakan Inka baru bisa memasok kebutuhan rangkaian KRL pada 2026. Sementara untuk memenuhi kebutuhan kapasitas pada 2023 dan 2024, KCI melakukan sejumlah diskusi bersama stakeholders terkait mengenai impor KRL bekas untuk kebutuhan mendesak.
"Untuk kebutuhan 2023 dibutuhkan sebanyak 10 trainset dan 19 trainset untuk 2024," tutur Suryawan.
Suryawan menjelaskan, kebutuhan pada 2023 dan 2024 untuk mengganti sejumlah rangkaian KRL eksisting. Suryawan mengungkapkan terdapat rangkaian KRL pada 2023 dan 2024 secara teknologi sudah berubah.
"Usia sarananya pada 2023 dan 2024 mencapai 40 tahun ke atas sehingga ada beberapa yang sudah tidak berjalan," ucap Suryawan.
