REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pembiayaan menjadi komponen penting dalam mewujudkan nol emisi karbon. Setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 4.002 triliun untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) pada 2030 mendatang.

"Pembiayaan sangat penting untuk mencapai target NDC. Kita tidak bisa hanya memiliki komitmen tanpa sumber daya untuk mendukungnya," kata Sri saat memberikan keynote speech di acara Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging A Net Zero ASEAN, Kamis (30/3/2023).

Menurut Sri, kebutuhan dana tersebut tidak akan bisa dipenuhi hanya dengan mengandalkan anggaran dari pemerintah. Langkah menuju target NDC juga membutuhkan dukungan investasi dari berbagai pihak dari sektor swasta. 

Sri mengatakan, pemerintah melalui APBN telah mengeluarkan dana sebesar Rp 313 triliun secara kumulatif hingga 2021 untuk membiayai transisi energi. Angka tersebut hanya mencapai delapan persen dari total kebutuhan investasi ekonomi hijau.

Untuk itu, Sri menekankan pentingnya merancang kerangka kebijakan serta menciptakan iklim investasi yang tepat. Hal tersebut diharapkan akan dapat menarik lebih banyak pihak yang berpartisipasi baik dari dalam negeri maupun internasional.

Sri juga mengundang banyak lembaga filantropi untuk turut berpartisipasi dalam komitmen penting semacam ini. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah insentif fiskal serta pembiayaan inovatif untuk menjembatani kesenjangan ini.

Insentif tersebut, antara lain berupa tax holiday, tax allowance, hingga pengurangan PPN. Insentif juga diberikan bagi penerbitan instrumen sukuk hijau dan obligasi berbasis SDGs di tingkat global dan domestik. 

Selain itu, pemerintah juga mengimplementasikan pajak karbon. "Dengan pajak karbon dan mekanisme pasar karbon, kami akan terus mendorong inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien dan berkekanjutan," kata Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika