Juru bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usman M. Tokan menjelaskan bahwa tak hadirnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam silaturahim bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) pada Ahad (2/4/2023), dikarenakan Megawati Soekarnoputri tengah berada di luar negeri. Kendati demikian, ia berharap PDIP bergabung dalam pembahasan wacana koalisi besar.
"Itu juga dibahas karena PDIP bagian dari koalisi (pemerintahan) kan. Jadi berharap PDIP bergabung dengan koalisi besar itu," ujar Usman saat dihubungi, Senin (3/4/2023).
Jelasnya, tak hadirnya PDIP dalam forum tersebut murni karena Megawati sedang berada di luar negeri. Tak ada alasan lain, seperti anggapan banyak pengamat yang menilai adanya ketidakcocokan.
"Hanya soal timing saja, sekarang terus membangun komunikasi, mudah-mudahan ke depan bisa ada kesepakatan untuk masuk kepada koalisi besar. Tentunya soal figur nanti disepakati, soal figur yang penting adalah pilihan rakyat," ujar Usman.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa koalisi besar tersebut bukanlah keinginan Jokowi. Wacana koalisi besar didasarkan pada keinginan elite partai politik untuk meneruskan koalisi pemerintahan yang sudah terbentuk.
"PPP mengharapkan ke depan ini dengan pertemuan ini koalisi yang ada sekarang itu bsa dipertahankan. Artinya bahwa yang ada di luar dengan koalisi KIB kalau bisa bergabung, supaya bisa jadi koalisi besar," ujar Usman.
Adapun koalisi besar ini disebutnya masih wacana yang tentunya akan terus dikomunikasikan antara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Termasuk mengemukanya nama pasangan Prabowo Subianto dengan Airlangga Hartarto.
"Soal Prabowo kemudian Airlangga semua masih, sampai sekarang KIB belum menggodok calon-calonnya, masih belum menentukan, masih terus berupaya mencari figur-figur yang dikehendaki rakyat," ujar Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan PPP itu.
Berbeda dengan PPP, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid menilai akan terjadi kerumitan jika PKB, Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, dan PPP membentuk koalisi besar. Salah satunya dalam penentuan capres-cawapres yang akan diusung.
"Jadi kerumitannya ada di situ. Nah jika nanti berkoalisi atau koalisi besar itu bukannya lebih rumit lagi? Ini yang kami pikirkan apakah nanti atau pengambilan keputusan terkait capres dan cawapres dengan koalisi yang besar itu pakai ukuran dan standar apa memutuskannya," ujar Jazilul lewat pesan suara, Senin.
Ia sendiri membandingkannya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dengan Partai Gerindra yang tak kunjung memutuskan pasangan capres-cawapres. Sebab, Prabowo Subianto dan Abdul Muhaimin Iskandar yang diberikan kewenangan tentu memikirkan momentum dan strategi pengusungannya.
"Apalagi berlima, nah oleh sebab itu sebagai proses awal tentu kami mengikuti apa arahan ketua umum kami, tentang wacana koalisi besar ini. Namun, pengalaman yang berjalan itu kerumitannya justru pada bagaimana menyusun format koalisi nya, menentukan calon presiden dan calon wakil presidennya," ujar Jazilul.
Ia sendiri melihat koalisi besar masihlah wacana di tingkat elite partai politik. Belum menjadi pembahasan di internal partai politik, termasuk menyerap aspirasi dari kepengurusan di tingkat wilayah dan daerah.
"Menurut saya masih ada langkah-langkah, masih banyak tahapan yang harus ditempuh. Sehingga koalisi besar itu jadi," ujar Wakil Ketua MPR itu.
Adapun kemarin, Presiden Jokowi menanggapi positif terkait wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.
"Saya hanya bilang cocok," ujar Jokowi dalam keterangan persnya di Kantor DPP PAN di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Ahad (2/4/2023).
Namun, Jokowi menyerahkan seluruhnya kepada partai politik tersebut. Menurutnya, dia mendukung selama untuk kebaikan bangsa dan negara.
"Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik," kata Jokowi.
