REPUBLIKA.CO.ID, oleh Fauziah Mursid, Nawir Arsyad Akbar

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menolak terbentuknya koalisi besar, mengingat mereka tak hadir dalam acara silaturahim nasional yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) dan dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Ahad (2/4/2023). Tujuannya agar terbentuknya lebih dari dua poros koalisi pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya harap PDIP menolaknya, kalau tidak menolak dan setuju atas koalisi besar, maka pernyataan yang muncul selama ini bahwa negara ini diatur oleh oligarki menjadi menjadi kenyataan," ujat Romli saat dihubungi, Senin (3/4/2023).

Di balik wacana pembentukan koalisi besar, ia menilai elite-elite partai politik, khususnya yang berada dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hanya ingin Pilpres 2024 diikuti oleh dua pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres). Adapun slot pertama sudah diisi oleh Anies Rasyid Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Hal tersebutlah yang mendasari wacana koalisi besar antara Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kelima partai itu dinilai hanya ingin mengamankan kekuasaannya di pemerintahan selanjutnya.

"Dengan lima partai tersebut akan membangun koalisi besar, bisa jadi nanti hanya dua pasang capres. Tampaknya para elite partai tidak mau memanfaatkan coattail effect dari pemilu serentak, mereka lebih tergiur dengan kemenangan dan kekuasaan yang nanti mereka dapat," ujar Romli.

"Akhirnya rakyat di-fait accompli (keadaan yang dihadapi), tidak beri pilihan terhadap banyak kandidat," sambungnya.

Padahal, pada awalnya ia memuji langkah Partai Golkar, PAN, dan PPP yang sedari awal membentuk KIB. Hal senada diikuti oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya oleh Partai Gerindra dan PKB.

Jika dua koalisi tersebut terus terjalin dan komitmen hingga Pilpres 2024, kontestasi nasional akan diikuti oleh tiga poros. Tinggal menunggu sikap PDIP yang akan membuat poros baru atau bergabung dengan koalisi yang sudah ada.

"(Jika ada tiga poros koalisi) Polarisasi yang terjadi seperti dalam pilpres sebelumnya akan berkurang, bahkan mungkin tidak akan muncul lagi. Karena dalam setiap koalisi memadukan unsur Islam dan nasionalis. Selain itu rakyat juga memiliki pilihan-pilihan alternatif karena banyak calon yang maju," ujar Romli.

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai wacana koalisi besar yang mengemuka pascapertemuan lima ketua umum partai pendukung pemerintah dengan Presiden Jokowi, Ahad (2/4/2023) kemarin sebagai upaya membentuk kekuatan besar untuk mengalahkan PDIP. Dedi melanjutkan, hal ini juga sebagai upaya menghilangkan pengaruh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Terlebih, Jokowi juga semakin terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Prabowo Subianto.

"Ini menguatkan dukungan Jokowi ingin ada kekuatan besar yang bisa kalahkan PDIP, atau hilangkan pengaruh Megawati, sekaligus bisa mengalahkan rivalitas dengan koalisi Nasdem yang mengusung Anies," ujar Dedi kepada Republika, Senin (3/4/2023).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini mengatakan sebelum wacana koalisi besar ini juga, terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang terdiri dari Golkar, PAN dan PPP juga dinilai cenderung untuk melawan PDIP. Menurutnya, KIB dibangun sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP.

"Pada dasarnya sejak awal terbentuknya KIB memang cenderung dibangun untuk melawan PDIP, sekaligus menjadi ruang kekuasaan Jokowi lepas dari PDIP, dan PDIP tahu," kata Dedi.

Karena itu, kata Dedi, dalam pidato Megawati di Rakernas PDIP beberapa waktu lalu menyinggung kader untuk tidak bermanuver, yang salah satunya menurut Dedi ditujukan pada Jokowi. Dedi melanjutkan, apalagi pascabatalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 yang menjadi salah satu agenda besar Pemerintahan Jokowi semakin menguatkan untuk membentuk poros koalisi besar menandingi PDIP. Terlebih, PDIP menjadi salah satu yang ikut andil menciptakan kegaduhan penolakan Timnas Israel yang kemudian diikuti Indonesia dicoret FIFA sebagai tuan rumah Piala Dunia.

"Kegagalan Piala Dunia menjadi pemantiknya, Jokowi jelas kecewa karena ia berharap Piala Dunia akan menjadi magnet baru galang simpati publik, mengingat sebelumnya prestasi internasional paling mengemuka masih di dominasi Formula E, di tambah agenda superboat di Toba juga kurang bergaung," ujar Dedi.

"Sementara gagal, maka kekecewaan itu semakin menguat utamanya dengan PDIP yang lantang membuat kegaduhan," tambahnya.

Terkait peluang koalisi besar ini di Pilpres mendatang, dia menilai bergantung dengan siapa sosok calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Menurutnya, meskipun koalisi besar tetapi belum menjamin kemenangan.

"Bergantung, jika Prabowo tidak mendapat lawan sepadan, maka edar kemungkinan menang, tetapi jika kemudian Anies mendapat pasangan yang bisa dianggap bagian dari pemerintah saat ini, maka Prabowo tetap kesulitan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika