REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Umum Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso atau Buwas mengatakan bahwa Bulog telah membuat kontrak impor beras dengan beberapa negara produsen sejumlah 500 ribu ton yang diperuntukan hanya sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

"Artinya saya sudah melakukan kontrak dengan beberapa negara itu, saya sudah kontrak 500 ribu. Kontrak itu bukan berarti harus kontrak tertulis juga, tidak. Kita kerja sama, dengan jaminan mereka, ada jaminan dari kita, kan juga sudah sama dengan deal," kata Buwas di Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Bulog telah mengamankan kontrak impor beras dengan beberapa negara, di antaranya Thailand, Vietnam, Pakistan, dan Myanmar. Hal tersebut disampaikan Buwas saat tengah memantau kedatangan daging kerbau beku impor di New Priok Container Terminal One (NPCT1).

Selain itu, Buwas kembali menegaskan bahwa rencana impor beras tersebut tidak untuk dijual, melainkan hanya untuk kebutuhan CBP.

"Artinya gini, impor itu bukan untuk dijual, sekali lagi, supaya efeknya tidak buruk terhadap petani. Impor itu untuk CBP, cadangan beras pemerintah. Dikeluarkan atas dasar perintah negara, tentunya dari hitungan kebutuhan. Kalau barangnya di pasar itu berlebihan, harga stabil ya nggak mungkin dikeluarkan. Kalau ada program pemerintah, misal bansos, ya itu menggunakan beras itu," jelas Buwas.

Diketahui, Bulog telah menerima penugasan dari pemerintah untuk impor beras 2 juta ton. Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Penugasan per tanggal 24 Maret 2023.

Bulog ditugaskan mengimpor beras untuk memenuhi kebutuhan CBP sebagai antisipasi adanya potensi kemarau panjang yang disebabkan adanya El Nino. Namun, saat ini yang perlu segera diimpor adalah sejumlah 500 ribu ton.

Ikuti Whatsapp Channel Republika