REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kerja sama pengawasan terhadap masuk dan beredarnya barang ilegal terus dilakukan Bea Cukai bersama TNI dan aparat penegak hukum (APH) lainnya. Kegiatan ini dilakukan masing-masing di Kepulauan Riau, Bali, dan Sidoarjo.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana mengatakan bahwa selain untuk melindungi masyarakat dan industri dalam negeri dari masuknya barang-barang ilegal, sinergi dan operasi gabungan ini juga bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara.
Di Bintan, Bea Cukai Tanjungpinang melaksanakan operasi gabungan bersama Korem 033/Wira Pratama, Kodim 0315/Tanjungpinang, Subdenpom I/6-1 Tanjungpinang, Pomal Lanal Bintan, Polisi Militer Pangkalan TNI AU Raja Haji Fisabilillah dan Polres Bintan di Pelabuhan Roro ASDP Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan Riau. pada 13-19 Maret 2023. Operasi gabungan tersebut dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan sarana pengangkut dan muatan yang berasal dari Batam tujuan Bintan atau sebaliknya.
“Dalam operasi tersebut, para petugas turut memberikan edukasi terkait ketentuan tentang pemasukan dan pengeluaran barang dari dan ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB), sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan tersebut,” ujar Hatta.
Sementara itu, koordinasi juga dilakukan Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Bea Cukai Ngurah Rai, dan Bea Cukai Denpasar dengan Komando Resor Militer 163/Wira Satya pada Rabu (5/4/2023). Audiensi dan pertemuan merupakan upaya meningkatkan kolaborasi antara Bea Cukai dan TNI dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Bali, khususnya pengamanan kegiatan internasional yang berlangsung di Bali.
Serupa dengan di Bali, Kanwil Bea Cukai Jatim I juga menerima kunjungan Korem 084/Bashkara Jaya pada Jumat (31/03) serta Wadanpomdam V Brawijaya, pada Senin (3/4/2023). Kunjungan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum khususnya di wilayah Jawa Timur, sehingga dapat melindungi masyarakat dan mengamankan hak-hak negara dengan optimal sesuai perjanjian kerja sama (PKS) antara kedua pihak.
"Dengan saling bertukar pikiran mengenai proses bisnis serta tantangan antar instansi, diharapkan dapat mengoptimalkan sinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi,” kata Hatta dalam siaran persnya.
