REPUBLIKA.CO.ID, KHARTOUM -- Fasilitas publik terkena dampak bentrokan antara tentara Sudan dan paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Kantor, sekolah, dan pompa bensin di ibu kota ditutup pada Senin (17/4/2023). Sementara layanan kesehatan terganggu secara luas dan sebagian besar rumah sakit besar tidak dapat beroperasi sejak 15 April lalu.
Persatuan dokter Sudan mengatakan, beberapa rumah sakit dan lembaga kesehatan di seluruh negeri tidak berfungsi karena bentrokan sengit antara tentara negara itu dan pasukan paramiliter meningkat. "Rumah sakit dan institusi kesehatan di Khartoum dan kota-kota lain di Sudan dibom dengan artileri dan senjata api,” kata Organisasi Persatuan Dokter Sudan dalam sebuah pernyataan dikutip dari CNN.
Rumah Sakit Pendidikan Al-Sha'ab, Rumah Sakit Khusus Ibnu Sina, dan Rumah Sakit Bashayer di ibu kota mengalami kerusakan parah akibat bentrokan dan baku tembak antara tentara dan RSF. Rumah Sakit Pendidikan Al-Sha'ab, Rumah Sakit Pendidikan Khartoum dan Rumah Sakit Polisi sepenuhnya tidak berfungsi karena penembakan.
Sedangkan Rumah Sakit Internasional di utara Khartoum menderita pemadaman listrik. Persatuan dokter Sudan menyatakan, generator listrik akan kehabisan bahan bakar.
Rumah Sakit Al-Daman di kota El-Obeid, Sudan selatan, telah ditutup setelah diserbu oleh angkatan bersenjata. "Penembakan itu jelas merupakan pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan piagam yang menetapkan perlindungan institusi kesehatan,” kata pernyataan Persatuan dokter Sudan.
Selain fasilitas kesehatan, jembatan yang menghubungkan Khartoum dengan Omdurman dan Bahri melintasi dua cabang utama Sungai Nil diblokir oleh kendaraan lapis baja, dan beberapa jalan menuju ibu kota tidak dapat dilewati. Gambar-gambar televisi menunjukkan api berkobar di bandara internasional di dalam kota.
Dengan terputusnya aliran air dan listrik di sebagian besar ibu kota, beberapa penduduk keluar untuk membeli makanan, membentuk antrean panjang di toko roti. Tidak ada kehadiran polisi di jalan-jalan Khartoum sejak Sabtu (15/4/2023), dan para saksi melaporkan kasus penjarahan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika