REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang akan diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang. Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra merasa, pengumuman itu tidak berpengaruh bagi Demokrat.

Ia menilai, mengajukan capres-cawapres merupakan hak setiap parpol yang dijamin konstitusi, baik sendiri maupun gabungan parpol. Hal ini harus dijaga agar tidak ada kekuatan lain yang coba mengatur dari belakang menentukan capres-cawapres. Apalagi, sampai mengatur siapa yang harus terpilih.

"Siapa pun capres dari PDIP ataupun Koalisi Besar, baik Puan, Ganjar maupun yang lainnya, bagi Demokrat tak ada bedanya," kata Herzaky, Jumat (21/4).

Ia menegaskan, Demokrat dan Koalisi Perubahan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan memperjuangkan perubahan dan perbaikan serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pun halnya dalam perbaikan penegakan hukum dan keadilan.

Koalisi juga akan memperjuangkan demokrasi tetap tegak di negeri ini karena hal itu yang sering disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat, AHY, dalam berbagai kesempatan. Ia menuturkan, bagi AHY, kepentingan rakyat merupakan yang harus diutamakan.

Herzaky merasa, tidak boleh ada lagi era pembangunan yang grasa-grusu, tanpa perencanaan matang, membebani negara seperti pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Bunga membengkak, pembangunan terkatung, malah APBN dijadikan jaminan.

"Negara macam apa ini, seperti yang disampaikan ketum kami. Mari, untuk yang menginginkan perubahan dan perbaikan di negeri ini, kita satukan langkah, bersama Demokrat, bersama Koalisi Perubahan, dan bersama Anies Baswedan," kata Herzaky. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika