Rabu 10 May 2023 05:19 WIB

Luhut Tantang Pengkritik Kebijakan Subsidi Pembelian Kendaraan Listrik

Sebelumnya kritik atas subsidi pembelian kendaraan listrik diutarakan Anies Baswedan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menantang pengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik untuk menemuinya langsung. (ilustrasi)
Foto: Istimewa
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menantang pengkritik kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik untuk menemuinya langsung. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Iit Septyaningsih, Intan Pratiwi, Nawir Arsyad Akbar

"Siapa yang berkomentar, suruh dia datangi saya langsung. Biar saya jelaskan bahwa tidak benar omongannya."

Baca Juga

Pernyataan itu keluar dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam acara 'Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Hebat', di Jakarta, Selasa (9/5/2023).

Luhut meminta, siapa saja yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait subsidi pembelian kendaraan listrik, agar langsung mendatanginya. Ia menyatakan, kebijakan mengenai mobil listrik sudah memiliki studi yang komprehensif. Pengembangan kendaraan listrik, lanjutnya, dilakukan oleh seluruh negara di dunia tidak hanya Indonesia.

"Saya kira seluruh dunia bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga," katanya.

Luhut mengatakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi kendaraan listrik di Indonesia untuk masa depan bangsa. Luhut menilai, pemerintah telah memberikan banyak insentif untuk bisa mensukseskan kebijakan masifnya kendaraan listrik di Indonesia.

"Kita bikin EV itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang-kadang dengan Kementerian Keuangan kita ini inisiatif loh, ini kan carbon emission, ini kan supaya kita secepat mungkin buang bus yang karbon tinggi, tambah sepeda motor, karena itu menyangkut Indonesia," ujarnya.

Luhut menilai Indonesia memiliki banyak potensi sumber utama industri kendaraan listrik. Namun, penetrasi kendaraan listrik di Indonesia tak semasif di Thailand bahkan Vietnam.

Untuk itu, pemerintah mencari contoh kebijakan percepatan kendaraan listrik ke negara tetangga. Salah satunya adalah memberikan insentif tak hanya bagi industri kendaraan listriknya saja tetapi juga untuk masyarakat sehingga terjangkau.

"Kita gampang kok benchmark saja. Supaya kita nggak kalah bersaing dengan Vietnam kalau Vietnam bisa kasih (insentif EV), Thailand bisa kasih, kok kita nggak bisa?" tambah Luhut.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan, pengembangan industri kendaraan listrik harus dilihat secara menyeluruh. 

“EV ini kan pada dasarnya untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita punya komitmen zero emisi pada 2060, ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita untuk itu,” ujar Agus saat ditemui di kantornya, Selasa (9/5/2023).

Ia menambahkan, pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik akan membuka banyak lapangan kerja bagi masyarakat di Tanah Air. Pengembangan itu, lanjutnya, bermanfaat pula dalam memanfaatkan program hilirisasi nikel yang tengah dijalankan pemerintah.

“Jadi kalau kita melihat pengembangan industri EV itu jangan dilihat dari satu faktor saja tapi faktor secara utuh. Harus kita lihat karena ekosistem itu juga kita bentuk dan manfaat serta tujuan yang saya sampaikan tadi, tidak bisa dilihat dari satu faktor saja,” jelasnya.

 

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement