REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) selaku menteri perindustrian (menperin) ad interim melakukan kunjungan ke Kementerian Perindustrian sekaligus mengonsolidasikan sinergitas program pertanian dan perindustrian, khususnya memajukan hilirisasi produk pangan.
Sesuai dengan surat permohonan menperin bernomor B/139/M-IND/KP/IV/2023, Presiden Joko Widodo menunjuk Mentan SYL sebagai menteri perindustrian ad interim menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita yang memohon cuti kerja dari tanggal 15 hingga 23 Mei 2023.
“Hari ini saya datang karena ini amanah dari Bapak Presiden yang tentu diusulkan menteri perindustrian, minimal saya datang sama Pak Sekjen dan Dirjen di sini bahwa yang diperintah jaga hadir di sini. No news is it good news. Iya kan, kalau tidak ada kabar dari Pak Sekjen dan Dirjen semua berjalan baik-baik saja. Insya Allah semua baik,” ujar Mentan SYL sekaligus menteri perindustrian ad interim dalam kunjungan tersebut yang disambut Sekjen dan Dirjen lingkup Kementerian Perindustrian, Rabu (17/5/2023).
Ia menambahkan, selain menjalankan tugas sebagai menteri perindustrian ad interim, kunjungan ini sekaligus meningkatkan sinergitas Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian. Sebab, kedua kementerian ini memiliki keterkaitan yang erat dalam menciptakan teknologi dan nilai tambah produk pangan petani yang berdampak pada peningkatan pendapatan petani bahkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.
“Bahkan kita sama-sama ikut memarketkan produk pangan. Oleh karena itu, antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian mau ada ad interim atau tidak, selalu sama-sama,” ucap SYL.
Pada kunjungan ini, Mentan SYL sekaligus Menteri Perindustrian Ad Interim mengajak jajaran Kementerian Perindustrian untuk datang ke Kementerian Pertanian untuk menguatkan pembahasan program sinergitas. Dengan demikian, hilirisasi pangan di tingkat masyarakat semakin berkembang dan tentunya petani mampu menghasilkan secara mandiri produk pangan berkualitas ekspor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika