REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) turun ke 2,16 sampai 2,64 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2024. Target defisit diwujudkan seiring pendapatan negara yang ditargetkan meningkat.

"Kebijakan APBN 2024 akan tetap ekspansif terarah dan terukur untuk terus mendukung transformasi ekonomi, defisit diperkirakan atau direncanakan pada kisaran 2,16 hingga 2,64 persen dari PDB supaya untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif dan berkesinambungan terus dilakukan," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (19/5/2023).

Sri Mulyani menjelaskan defisit tahun 2024 akan diwujudkan seiring pendapatan negara yang ditargetkan meningkat di kisaran 11,08 persen sampai 12,38 persen dari PDB. Kemudian belanja negara mencapai 13,97 persen hingga 15,01 persen dari PDB, serta keseimbangan primer yang bergerak menuju positif di kisaran defisit 0,43 persen, hingga surplus 0,00 persen dari PDB.

Sementara itu, rasio utang akan tetap terkendali dalam batas yang tetap bijak atau prudent di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB. Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan defisit dan rasio utang akan tetap dikendalikan dalam batas aman sekaligus mendorong keseimbangan primer yang positif.

Efektivitas pembiayaan investasi juga akan terus didorong dengan memberdayakan peran BUMN, Sovereign Wealth Funds (SWF), Special Mission Vehicle (SMV) dan Badan Layanan Umum (BLU).

Hal itu dilakukan dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur dan meningkatkan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Adapun kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis yang mencakup pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan pemilu 2024.

"Pembangunan IKN adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, kompetitif, dan meluaskan, serta memeratakan magnet pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan pemilu 2024 diharapkan mewujudkan iklim demokrasi Indonesia yang semakin sehat dan kondusif," kata Sri Mulyani.

Pada APBN 2023, pemerintah menetapkan defisit sebesar 2,84 persen dari PDB. Pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp 2.463 triliun, sementara belanja negara sebesar Rp 3.061,2 triliun yang terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp 2.246,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 814,7triliun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika