REPUBLIKA.CO.ID, SRINAGAR -- Delegasi G-20 memulai pertemuan tentang pariwisata di Kashmir yang dikuasai India pada Senin (22/5/2023). Tempat pertemuan tersebut pun mendapatkan kritik tajam oleh Cina dan Pakistan.
Pertemuan itu adalah acara internasional penting pertama di Kashmir sejak pemerintah India mencabut wilayah semi-otonomi mayoritas Muslim itu pada 2019. Para delegasi akan membahas topik-topik seperti ekowisata, pengelolaan destinasi, dan peran film dalam mempromosikan destinasi wisata.
New Delhi berharap pertemuan itu akan menunjukkan bahwa perubahan yang diperdebatkan telah membawa perdamaian dan kemakmuran ke wilayah tersebut. Menteri federal India Jitendra Singh mengatakan kepada hadirin yang datang dalam acara pertemuan pariwisata G-20, bahwa Kashmir sedang berubah.
″Jika acara seperti itu diadakan lebih awal, seruan mogok akan diberikan dari Islamabad dan toko-toko di Residency Road (di) Srinagar akan tutup. Sekarang tidak ada hartal (mogok). Orang biasa di jalan-jalan Srinagar ingin berubah," ujar Singh.
Menteri Pariwisata India Arvind Singh mengatakan pada pekan lalu, bahwa pertemuan itu tidak hanya untuk menunjukkan potensi pariwisata Kashmir. "Namun juga untuk memberi sinyal secara global pemulihan stabilitas dan kenormalan di wilayah tersebut," ujarnya.
Kashmir dikenal sebagai area perbukitan Himalaya yang berbukit-bukit, selama beberapa dekade telah menjadi tujuan wisata domestik utama. Jutaan pengunjung tiba di Kashmir setiap tahun dan mengalami kedamaian aneh yang dijaga oleh pos pemeriksaan keamanan di mana-mana, kendaraan lapis baja, dan tentara yang berpatroli. Namun, andalan ekonomi Kashmir tetap pertanian, dan industri pariwisata hanya menyumbang sekitar tujuh persen terhadap PDB kawasan.
Kota utama Srinagar pun tampak tenang pada Senin dan jalanan sangat bersih. Sebagian besar pos pemeriksaan keamanan biasa telah disingkirkan atau disamarkan dengan tanda G20. Para pejabat mengatakan ratusan petugas keamanan dilatih khusus dalam penyamaran untuk acara tersebut.
Toko-toko di pusat kota buka lebih awal dari biasanya setelah petugas meminta pemilik toko untuk tetap buka. Banyak toko di masa lalu tutup sebagai protes terhadap kebijakan India di wilayah tersebut.
Kondisi hari pertama pertemuan tersebut sangat kontras dengan keamanan yang terlihat yang diberlakukan pada hari-hari sebelum acara. Penjagaan keamanan besar-besaran ditempatkan di sekitar tempat acara yang berada di tepi Danau Dal.
Komando angkatan laut elit berpatroli di air dengan perahu karet. Pusat komersial kota dirapikan, dengan jalan-jalan beratap hitam yang mengarah ke pusat konvensi dan tiang-tiang listrik menyala dengan warna bendera nasional India.
Kashmir yang dikuasai India tetap menjadi salah satu wilayah yang paling termiliterisasi di dunia, dengan ratusan ribu tentara. Pada 1989, pemberontakan separatis yang kejam meletus di wilayah tersebut untuk mencari kemerdekaan atau bergabung dengan Pakistan, yang juga menguasai sebagian Kashmir.
India membalas dengan kampanye kontra-pemberontakan yang brutal. Puluhan ribu warga sipil, tentara, dan pemberontak meninggal dalam konflik tersebut.
Tindakan keras India meningkat setelah New Delhi mengambil wilayah itu di bawah kendali langsungnya pada 2019. Sejak itu, orang-orang di wilayah itu dan media sebagian besar dibungkam.
Pihak berwenang India juga telah menyita puluhan rumah dan menangkap ratusan orang di bawah undang-undang anti-teror yang ketat. Pemerintah mengatakan tindakan seperti itu diperlukan untuk menghentikan ekosistem teror atau dukungan sipil untuk pemberontakan bersenjata.
Pekan lalu, pelapor khusus PBB untuk masalah minoritas Fernand de Varennes mengatakan, pertemuan itu akan mendukung fasad kenormalan. Namun pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran dinilai akan berlanjut di wilayah tersebut. Perwakilan India di PBB di Jenewa menolak pernyataan itu sebagai tuduhan tidak berdasar dan tidak beralasan.
Cina telah memboikot acara tersebut. Beijing terlibat konflik militer dengan New Delhi di sepanjang perbatasan mereka yang disengketakan di wilayah Ladakh.
Pakistan juga mengecam India karena mengadakan pertemuan di Srinagar. Keduanya berpendapat bahwa pertemuan semacam itu tidak dapat diadakan di wilayah yang disengketakan.
Dalam pidato kepada anggota parlemen di Kashmir yang dikuasai Pakistan pada Senin, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari mengatakan, pertemuan Srinagar adalah tampilan arogansi India di panggung dunia. Dia menyatakan, kawasan itu telah menjadi penjara terbuka bagi penduduknya.
India menepis kritik Pakistan, mengatakan negara tetangga itu bahkan bukan anggota G20. G20 memiliki kepresidenan bergulir dengan prioritas pengaturan anggota yang berbeda setiap tahun. India memimpin aliansi itu pada 2023.
Ikuti Whatsapp Channel Republika