REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin memimpin rapat pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (24/5/2023). Kiai Ma'ruf mengingatkan berbagai upaya untuk mewujudkan target kemiskinan ekstrem nol persen di Indonesia pada 2024.
Dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf juga menyoroti perbedaan angka kemiskinan ekstrem 2022 dari laporan Bank Dunia dalam "Poverty Assessment" pada awal Mei 2023, yakni telah turun di angka 1,5 persen. Sedangkan, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022, angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,04 persen.
"Kemiskinan ekstrem ini menurut Bank Dunia katanya Maret 2022 telah 1,5 persen, walaupun berbeda ini dengan hasil Susenas dari BPS yang pada Maret 2022 sebesar 2,04 persen. Ini yang nanti kita cek silang, ya," ujar Kiai Ma'ruf.
Wapres yang juga ketua TNP2K ini mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Dia mengatakan, ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat penurunan kemiskinan ekstrem merupakan hasil akhir dari seluruh proses pembangunan nasional yang sangat luas.
Kiai Ma'ruf menekankan kepada para menteri dan lembaga terkait untuk memastikan ketepatan sasaran kemiskinan penerima bantuan dengan pengembangan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).
"Data P3KE ini memiliki informasi by name-by address-by NIK bahkan, juga karakteristik sosial-ekonomi keluarga yang relatif baru dan juga peringkat kesejahteraan keluarga," ujarnya.
Karena itu, dia meminta agar data P3KE agar digunakan untuk mempertajam data pensasaran yang sudah ada dan meningkatkan akurasi pensasaran program, khususnya untuk menjangkau keluarga miskin ekstrem yang belum menerima program. "Saya minta rapat hari ini dapat dilaporkan mengenai pemanfaatan Data P3KE, baik oleh Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah, serta evaluasi pemanfaatannya," ujarnya.
Rapat dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah, Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Halim Iskandar, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika