Ahad 28 May 2023 16:41 WIB

Komnas HAM Kecam Ancaman Teroris KKB Papua Tembak Pilot Susi Air

Komnas HAM ingatkan TPNMPB OPM bahwa penyanderaan tindakan kejahatan

Rep: Flori Sidebang/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pasukan kelompok separatis teroris (KST) Papua menawan pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehrtens. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam bakal menembak pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens yang hingga kini masih disandera. Komnas HAM pun mengecam hal itu.
Foto: Istimewa
Pasukan kelompok separatis teroris (KST) Papua menawan pilot Susi Air Capt Philip Mark Mehrtens. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam bakal menembak pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens yang hingga kini masih disandera. Komnas HAM pun mengecam hal itu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya mengancam bakal menembak pilot Susi Air, Kapten Phillip Mehrtens yang hingga kini masih disandera. Komnas HAM pun mengecam hal itu.

"Komnas HAM mengecam penyanderaan maupun ancaman TPNPB OPM (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka) untuk membunuh sandera," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro dalam keterangan persnya di Jakarta, Ahad (28/5/2023).

"Penyanderaan yang dilakukan TPNPB-OPM terhadap Philip Mehrtens adalah tindakan kejahatan, yang telah memperkeruh situasi di Papua, menimbulkan korban jiwa, dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat," tambah dia menjelaskan.

Komnas HAM menilai, ancaman KKB untuk menembak Philip Mehrtens dalam tempo dua bulan jika tidak diadakan sebuah dialog, adalah sebuah provokasi yang dapat menjadi legitimasi untuk memperbesar pendekatan keamanan di Papua. Ancaman ini juga disebut hanya akan merugikan masyarakat di Papua, memperburuk kondisi HAM, dan memperpanjang siklus kekerasan di Papua.

"Penyanderaan dan ancaman untuk membunuh sandera dapat menghilangkan simpati masyarakat, termasuk masyarakat internasional, terhadap persoalan-persoalan HAM di Papua," ujar Atnike.

Menurut dia, kekerasan yang dilakukan TPNPB- OPM, termasuk ancaman untuk membunuh sandera, kontradiktif dengan desakan dialog yang diserukan. Sebab, jelas Atnike, penyanderaan Philip Mehrtens dan ancaman terhadap jiwanya bukanlah jalan untuk membuka dialog.

"Dialog hanya mungkin terwujud dengan memperlihatkan niat baik dan membangun kepercayaan di antara berbagai pihak," tegas dia.

Oleh sebab itu, sambung Atnike, Komnas HAM mengajak berbagai pihak, baik kelompok masyarakat sipil, gereja, adat dan pemerintahan daerah di Papua, untuk bersama-sama melakukan upaya persuasif kepada Egianus Kogoya beserta pasukannya, agar segera menghentikan cara-cara kekerasan. Dia menambahkan, pihaknya juga meminta pemerintah, termasuk TNI dan Polri, untuk menggunakan pendekatan keamanan secara proporsional dan terukur dalam upaya-upaya pembebasan Philip Mehrtens dan penanganan situasi di Papua

"Komnas HAM sekali lagi meminta kepada Egianus Kogoya untuk segera membebaskan Philip Mehrtens, tanpa syarat," tegas Atnike.

"Selain itu, Komnas HAM juga meminta pemerintah segera menginisiasi upaya damai yang otentik, yang dapat dimulai dari pemerintah daerah dengan kelompok-kelompok masyarakat di Papua," tambah dia menegaskan.

Sebelumnya, Kapten Phillip menyebutkan bahwa KKB akan menembak dirinya jika tidak ada negosiasi dalam dua bulan ke depan. Hal itu dia sampaikan dalam video yang beredar pada Jumat (26/5/2023).

"Jika itu (negosiasi) tidak terjadi dalam waktu dua bulan, mereka mengatakan akan menembak saya," kata Philip seperti dikutip dalam video tersebut.

Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin memastikan pemerintah terus mengupayakan penyelamatan terhadap pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens yang saat ini masih disandera oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Operasi (penyelamatan) yang dilakukan tentu kita harus memperhitungkan jangan sampai terjadi (jatuh) korban. Jadi tidak sistem bumi hangus, mungkin kalau seperti itu mudah saja, tapi bagaimana operasi itu dilakukan, (sandera) selamat, tetapi tidak menimbulkan banyak korban," ujar Kiai Ma'ruf kepada wartawan seusai menghadiri acara Anugerah Adinata Syariah 2023 di Kantor Pusat BSI, Gedung The Tower, Jakarta Selatan, Jumat (26/05/2023).

Namun, kata Kiai Ma'ruf, upaya penyelamatan ini membutuhkan waktu cukup lebih lama. Hal intu karena pemerintah masih terus berhati-hati dan melakukan langkah-langkah negosiasi dan komunikasi, terutama dengan tokoh-tokoh setempat.

Tokoh-tokoh di Papua, kita sudah komunikasi, terutama dengan pihak gereja, tokoh adat, local champion. Kita libatkan dalam operasi di Papua. Seperti yang kemarin sudah ada yang diselamatkan, itu juga sudah melibatkan tokoh-tokoh gereja di sana," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement