REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas Perempuan mendorong Presiden RI Prabowo Subianto tidak menggunakan pendekatan represif. Komnas Perempuan tak ingin Prabowo mengambil langkah-langkah ekstrem yang membatasi kebebasan sipil maupun menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Komnas Perempuan menyangkut aksi massa di berbagai daerah se-Indonesia. Salah satu tuntutan massa ialah menghapus tunjangan DPR yang dianggap menyakiti hati rakyat.

"Segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjawab tuntutan rakyat secara adil dan tanpa kekerasan. Sehingga dapat mengurangi eskalasi kemarahan publik," kata Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Perempuan Yuni Asriyanti di Jakarta pada Ahad (31/8/2025).

Komnas Perempuan meminta Prabowo dan DPR lebih peka terhadap akar persoalan yang melatarbelakangi demonstrasi. Mereka dinilai perlu menempuh kebijakan strategis yang mengedepankan rasa keadilan.

"Termasuk meninjau kembali tunjangan dan fasilitas yang mencederai kepercayaan publik di tengah krisis ekonomi akibat efisiensi, PHK, dan kenaikan beban pajak serta biaya hidup," ujar Yuni.

Komnas Perempuan juga meminta Prabowo dan DPR RI agar lebih sensitif dengan akar penyebab demonstrasi dan melakukan langkah strategis, termasuk membatalkan tunjangan dan fasilitas bagi DPR yang fantastis, pembatalan pemberian penghargaan dan bentuk selebrasi lainnya, serta pembiayaan BUMN bagi kelompok elite politik.

"Ini bertentangan dengan logika efisiensi, mencederai rasa keadilan masyarakat di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit akibat dampak efisiensi, PHK yang terus terjadi dan kebijakan menaikkan pajak bumi dan bangunan, dan lain-lain," ujar Yuni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika