REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk menuntaskan persoalan pelamar prioritas satu (P1) guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebelum bicara soal marketplace tenaga guru. Penyebutan marketplace pun turut disorot karena seolah memperdagangkan manusia yang berprofesi sebagai guru.

“Karena marketplace itu kan untuk ke depannya ya. Saya berpikir, kenapa harus terlalu menumpuk target? Yang seharusnya target P1 tahun ini tuntas malah mikirin yang tahun ke depan yang belum berjalan,” ujar Ketua Umum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI), Heti Kustrianingsih, Senin (29/5/2023).

Karena itu, dia berharap nasib P1 yang berjumlah sekitar 64 ribu orang itu dipikirkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Guru honorer dengan status P1 harus benar-benar dipikirkan dan dituntaskan. Dia tak ingin persoalan P1 menjadi tenggelam dengan munculnya marketplace.

“Saya sedikit kecewa, yang seharusnya memang terpusat untuk menuntaskan P1. P1 ini adalah ciptaannya pemerintah pusat. Kita itu dilabelkan P1,” terang dia.

Terkait marketplace-nya sendiri, Heti mengatakan, ada sisi positif dan negatif dari upaya pembentukannya. Dari segi pemilihan kata, marketplace dianggap oleh para guru seperti tempat untuk memperdagangkan manusia. Sebab, yang mereka ketahui marketplace yang ada di media sosial adalah tempat jual-beli barang.  

“Temen-temen bilang ini seperti perdagangan manusia. Jual beli guru,” tegas Heti.

Ikuti Whatsapp Channel Republika