REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) mengecam Dewan Keamanan PBB atas rapat mengenai peluncuran satelit Korut baru-baru ini sebagai "tuntutan perampokan" dari Amerika Serikat (AS). Kantor berita KCNA melaporkan Korut berjanji akan menolak sanksi-sanksi dan mengambil langkah "pertahanan diri."
Pekan lalu, AS mendorong Dewan Keamanan menggelar rapat soal upaya Korut meluncurkan satelit mata-mata ke orbit. Peluncuran tersebut gagal, pendorong dan muatan satelit jatuh ke laut.
Pejabat partai berkuasa Korut dan adik perempuan Pemimpin Korut Kim Jong-un, Kim Yo Jong mengatakan rapat tersebut merupakan tanda lain dewan keamanan berfungsi "perpanjangan politik" AS. Dengan menerima "tuntutan perampokan" Washington untuk mengabaikan hak Korut mengembangkan program antariksa.
"Saya sangat tersinggung dengan kritik rutin Dewan Keamanan pada pelaksanaan hak-hak berdaulat kami seperti yang diinginkan Amerika Serikat, dan mengecam dan menolak keras tindakan ini sebagai intervensi urusan dalam negeri kami dengan sangat tidak adil dan berprasangka dan melanggar kedaulatan kami," kata Kim Yo Jung dalam pernyataan yang dirilis KCNA, Ahad (4/6/2023).
Ia mengatakan peluncuran satelit Korut merupakan "langkah pertahanan diri yang sah" terhadap ancaman dari AS dan sekutu-sekutunya. Pyongyang menuduh AS dan sekutunya memanasi situasi dengan latihan militer tahunan mereka.
Kim Yo Jung mengatakan Korut tidak akan pernah mengakui resolusi sanksi-sanksi PBB "meski mereka menamparnya ratusan, ribuan kali." Ia berjanji Korut akan terus melaksanakan kedaulatannya, termasuk meluncurkan satelit mata-mata.
KCNA juga merilis komentar seseorang yang disebut pengamat hubungan luar negeri, Kim Myong Chol yang mengkritik resolusi-resolusi yang diadopsi komite keamanan Organisasi Maritim Internasional (IMO).
Korut memberitahu jadwal peluncuran satelitnya pada IMO dan lembaga itu mengeluarkan resolusi yang mengecam "keras" peluncuran rudal "yang mengancam keselamatan pelaut dan kapal-kapal internasional." Kim Myong Chol juga menuduh IMO "sepenuhnya terpolitisasi" oleh sikap "anti Korut" AS dan sekutu-sekutunya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika