REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) mengajak para gubernur dan bupati seluruh Indonesia untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai akses dan permodalan usaha tani dalam menghadapi tantangan nasional seperti cuaca ekstrem el nino.
"Kita harus mendorong para petani agar memiliki gagasan untuk mengenergikan sesuatu yang berskala ekonomi. Salah satunya dengan menggunakan KUR sebagai akses permodalan non APBN," katanya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/6/2023).
Menurut SYL, sejauh ini penggunaan KUR sudah selaras dengan program yang dicanangkan pemerintah seperti penanaman 1000 hektare lahan pertanian terintegrasi di tiap daerah serta peningkatan produktivitas melalui benih unggul dan teknologi mekanisasi. "Dan kita berhasil dalam 3 tahun ini kita bisa menjalankan program non APBN. Oleh karena itu bangsa ini butuh kita untuk menambah daya gedor pergerakan ekonomi melalui sektor pangan," katanya.
SYL berharap kolaborasi yang kuat akan menjadi pemicu bagi jalanya program KUR secara merata di seluruh Indonesia. Termasuk membangun komitmen bersama Bank Himbara, Bank Daerah, BSIP, Gubernur dan Walikota seluruh Indonesia.
"Saya juga berharap peran brigade alsintan dapat dioptimalkan agar semuanya berjalan dengan baik dan petani mendapat manfaat yang sangat besar," katanya.
Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menargetkan penyerapan KUR di wilayah Sumatera Barat mencapai 100 miliar untuk tingkat Provinsi dan 50 miliar untuk tingkat Kabupaten. Menurutnya, alokasi sebesar itu terbilang wajar mengingat Sumatera Barat merupakan provinsi strategis yang berpotensi meningkatkan ekonomi nasional melalui usaha tani berskala besar.
"Diharapkan setiap gubernur berkomitmen menyerap KUR dan KUA (Kredit Usaha Alsintan) sebesar 100 milyar dan setiap bupati/walikota sebesar 50 milyar. Jadi melalui komitmen ini minimal akan terserap KUR di sektor pertanian sebesar 30 triliun," katanya.
Menurut Ali Jamil, penggunaan KUR dan KUA tersebut sangat penting untuk memperkuat eksistensi keberpihakan pemerintah terhadap para petani indonesia dalam menyediakan sumber-sumber permodalan non APBN. Diketahui, penyerapan KUR pada tahun 2022 mencapai 113,43 trilliun atau 126,04 persen dari target penyerapan sebesar 90 trilliun dengan debitur mencapai 2,7 juta. Kemudian tahun 2023 target penyerapan KUR sektor pertanian sebesar 100 trilliun.
"Sampai dengan tanggal 10 Juni 2023 ini tercatat telah terserap sebesar 25, 12 triliun atau 25, 12 persen. Jadi saya kira komitmen ini akan sangat bermanfaat apalagi pada Bulan Juni ini, BMKG memprediksi Indonesia akan memasuki awal periode fenomena el nino dengan potensi kekeringan hampir meliputi sebagian besar wilayah di Indonesia," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika