REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) M Firman Taufik mengatakan, keberangkatan 80 anggota DPR untuk pergi haji tidak akan membuat Asosiasi Travel Haji terganggu apabila biayanya keluar dari masing-masing orang.

"Rasanya nggak terganggu sama sekali sih dengan keberangkatan 80 anggota DPR ini, apalagi kalau memang betul biayanya keluar dari kantong masing-masing, itu pendapat kami," kata M Firman pada Rabu (14/6/2023).

PT Garuda Indonesia (Persero) menyampaikan adanya permintaan dari pihak DPR terkait tambahan sekitar 80 anggota parlemen untuk dapat berangkat haji tahun ini. Karenanya, manajemen Garuda pun tengah bernegoisasi dengan Arab Saudi agar diperbolehkan melakukan penerbangan haji pada 23 Juni 2023.

"Saya nggak paham sumber sisanya 80 orang ini dari mana ya. Kalau korelasinya dengan hubungannya mempengaruhinya sesama jamaah haji khusus. Ya, Kalau dia pakai kuotanya porsi jamaah haji khusus otomatis kami terganggu itu. Tetapi sepengetahuan saya kalaupun mereka akan menggunakan porsi jamaah haji khusus maka pasti mereka akan bayar, artinya nggak terganggu sama sekali," papar M Firman.

M Firman mengatakan, apabila 80 Anggota DPR menggunakan sisa kuota haji khusus disebut juga mustahil. Sebab hal ini harus dilakukan melalui Travel Haji, dan mereka juga diharuskan melakukan pembayaran.

"Dia akan mengganggu dengan penerbangannya jamaah haji khusus. Saya rasa pihak penerbangan juga akan bertindak secara profesional ketika kami punya reservasi aktif dan kami sudah lakukan DP dan mengikuti semua regulasi penerbangan kemudian diganggu dengan 80 orang ini ya pasti penerbangan berhadapan sama kami itu, dia enggak akan ambil risiko itu. Saya yakin banget jadi aman juga," ujar M Firman.

Ikuti Whatsapp Channel Republika