Senin 19 Jun 2023 06:10 WIB

Kas Negara Mulai Berat, Pemerintah Inggris Reviu Bantuan Perumahan

Nasabah KPR di Inggris kian tertekan dengan naikknya suku bunga.

 Rumah warga di Bensham, Gateshead, Inggris (ilustrasi).
Foto: BBC
Rumah warga di Bensham, Gateshead, Inggris (ilustrasi).

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Bantuan untuk orang-orang yang berjuang dengan kredit pemilikan rumah (KPR) mereka sedang direviu oleh Pemerintah Inggris.

"Namun, bantuan keuangan apa pun akan menjadi keputusan Departemen Keuangan," kata Menteri Kabinet Inggris Michael Gove dilansir BBC, Ahad (18/6/2023).

Baca Juga

Dia juga memperingatkan bantuan apa pun yang serupa dengan bantuan saat Covid atau skema tagihan energi berisiko menaikkan suku bunga lebih lanjut.

Departemen Keuangan disebut tak berencana untuk memberikan keringanan KPR. Soal apakah Pemerintah Inggris akan mempertimbangkan untuk masuk ke pasar KPR, Gove mengatakan ada perbedaan antara tetap diriviu dan mengesampingkan skema yang mirip dengan bantuan upah yang diberikan selama Covid.

Namun, dia mengatakan jika uang publik dihabiskan untuk menangani krisis tertentu, maka pasti ada tambahan stok utang publik yang memberi tekanan pada suku bunga. "Hal terburuk yang harus dilakukan adalah membelanjakan uang untuk memberikan bantuan jangka pendek yang kemudian berarti bahwa keuangan kita secara keseluruhan berada dalam posisi yang lebih lemah, lalu suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama, dan inflasi lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama," kata Gove menambahkan.

Dia mengatakan orang-orang yang pindah dari KPR suku bunga tetap menghadapi "kenaikan signifikan" yang merupakan bagian dari krisis biaya hidup yang lebih luas. Namun, cara untuk mengatasinya adalah dengan menurunkan laju kenaikan harga umum.

"Kenaikan suku bunga oleh Bank of England untuk mencoba mengendalikan inflasi sudah mendorong tingkat bunga KPR," kata Mr Gove.

Skema besar lainnya untuk menyelamatkan pemegang KPR akan menambah utang Inggris, dan pembayaran pemerintah atas utang itu, yang akan mendorong suku bunga lebih jauh, katanya. Pemerintah tidak memiliki keinginan untuk menulis cek besar lainnya untuk pemilik rumah yang tidak dapat membayar tagihan, tetapi tekanan politik masih mungkin, pada waktunya, menjadi terlalu besar bagi mereka untuk tidak bertindak.

Namun, BBC memahami bahwa pandangan Departemen Keuangan adalah bahwa langkah pemerintah akan mendorong inflasi. The Sunday Times melaporkan bahwa Departemen Keuangan telah mengesampingkan dukungan KPR karena sejumlah alasan. Sebaliknya, Departemen Keuangan akan meminta bank untuk berbuat lebih banyak untuk menghentikan orang kehilangan rumah mereka. Keuangan nasabah KPR diprediksi makin tertekan dengan beberapa analis memperkirakan Bank Sentral akan menaikkan suku bunga untuk ketiga belas kalinya berturut-turut.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement