REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai langkah Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan ke 4,75 persen kontradiktif dengan klaim pemerintah bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mencapai 5,12 persen.
"Rangkaian kebijakan fiskal yang ekspansi dan moneter longgar akhir-akhir ini yang dimaksudkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nampaknya bertentangan dengan data yang disampaikan pemerintah sendiri yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen," ujar Fadhil dalam pesan singkatnya, Kamis (18/9/2025).
Menurut Fadhil, bila angka pertumbuhan 5,12 persen benar, seharusnya kebijakan diarahkan menjaga stabilitas, bukan melonggarkan fiskal dan moneter. Namun bila pelonggaran tetap dilakukan, artinya kondisi ekonomi sebenarnya melemah.
"Jika data ini benar maka kebijakan fiskal dan moneter adalah dengan melakukan stabilitas karena ekonomi mulai bergerak. Atau, sebenarnya keadaan ekonomi kita tidak sebagaimana dikemukakan oleh data tersebut," jelasnya.
Fadhil juga meragukan efektivitas penurunan BI Rate dalam mendorong bunga kredit. Ia menilai bunga pinjaman perbankan cenderung kaku (sticky) sehingga penyesuaian baru akan terasa dalam jangka panjang.
"Apakah kebijakan penurunan BI rate ini akan mampu menurunkan tingkat bunga pinjaman masih merupakan pertanyaan besar," tegasnya.
Selain itu, ia mengkritisi risiko independensi BI. Menurutnya, pelonggaran moneter bersamaan dengan ekspansi fiskal menimbulkan kesan BI tidak independen.
"Selebihnya kebijakan ini pun bisa semakin menjadikan BI semakin terlihat tidak independen sehingga kredibilitasnya dipertanyakan," ucapnya.
Sebelumnya, BI menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 4,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 16–17 September 2025. Suku bunga Deposit Facility turun ke 3,75 persen dan Lending Facility menjadi 5,50 persen. Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, pelonggaran ditempuh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil menjaga inflasi dan stabilitas rupiah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika