REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 118 UMKM yang memanfaatkan fasilitas bebas bea masuk dari kemudahan impor tujuan ekspor khusus industri kecil dan menengah. Adapun fasilitas ini tertuang dalam PMK No.177/2016 jo. No. 110/2019 memberikan pembebasan Bea Masuk dan tidak dipungut PPN/PPnBM khusus impor bahan baku, mesin, dan barang contoh.

Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Padmoyo Tri Wikanto mengatakan, dari 3.803 UMKM yang DJBC bina sebanyak 118, di antaranya membutuhkan impor bahan baku kepentingan produknya yang akan diekspor. 

“118 UMKM tersebut tersebar di berbagai pulau, kecuali Sulawesi dan Papua.  Sementara itu, pengguna fasilitas KITE terbanyak berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang berjumlah 76 UMKM,” ujarnya, Selasa (20/6/2023).

Tri mengakui kemudahan impor tujuan ekspor khusus industri kecil dan menengah tidak banyak dimanfaatkan di luar Jawa. Hal itu disebabkan penggunaan bahan baku atau bahan penolongnya masih lokal, tidak ada komponen impornya.

“Kemungkinan lainnya yang berada di wilayah tersebut belum melakukan ekspansi yang skalanya lebih besar. Biasanya kalau makanan itu pengawet yang food grade, yang bisa menjaga produknya bertahan lama, itu biasanya masih impor, kalau mereka sudah akan ekspansi, pasti menghubungi kami,” ucapnya.

Bidang industri furnitur tercatat mendominasi sebanyak 33 UMKM yang menikmati fasilitas yang diberikan negara ini. Kemudian industri barang kerajinan sebanyak 24 UMKM dan 19 UMKM industri tekstil yang mendapatkan kemudahan dari bebasnya bea masuk dari bahan baku impor.

Periode Januari-Mei 2023, DJBC telah membebaskan bea masuk tujuan ekspor senilai 8,046 juta dolar AS. Sementara itu, 118 UMKM tersebut telah mengirimkan barang ke luar negeri senilai 31,490 juta dolar AS.

“Jumlah yang diimpor lebih sedikit, ini artinya kita surplus,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika