REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota holding Pupuk Indonesia, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), memaparkan potensi pengembangan industri hilir berbasis gas, melalui rencana pembangunan pabrik Amoniak-Urea di Fakfak, Papua Barat. SVP Pengembangan Pupuk Kaltim Indardi mengatakan, hal ini sebagai langkah korporasi menangkap peluang guna menopang ketahanan pangan dan perekonomian nasional, khususnya untuk penguatan bisnis inti dalam pemenuhan kebutuhan pupuk domestik.
Dalam Pra Forum Kapasitas Nasional (Forkapnas) III wilayah Papua-Maluku (Pamalu) 2023 di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Indardi menyampaikan, pengembangan pabrik di Fakfak Papua Barat merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan pemerintah. Indardi mengatakan pengembangan pabrik melihat kebutuhan Urea dalam negeri yang diprediksi mencapai 6 juta-7 juta ton pada 2030 sehingga pasokan yang lebih besar penting disiapkan secara optimal untuk mendukung pengembangan sektor pertanian dan ketahanan pangan di Indonesia.
"Pabrik Pupuk Kaltim di Papua Barat nantinya akan memiliki kapasitas dua juta ton per tahun, terdiri atas 1,15 juta ton urea dan 825 ribu ton amoniak," ujar Indardi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/6/2023).
Indardi mengatakan, pengembangan pabrik di Papua Barat secara pasti akan meningkatkan kapasitas produksi urea Pupuk Kaltim yang saat ini sebesar 3,4 juta MTPY, dan amoniak 2,7 juta MTPY dari pabrik di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Sementara untuk pabrik di Papua Barat akan memiliki kapasitas amoniak plant sebesar 2.500 MTPD dan urea plant 3.500 MTPD dengan rata-rata produksi 2 juta MTPY.
"Dari total produksi tersebut, Pupuk Kaltim akan mampu menyumbang sekitar 80 persen kebutuhan urea nasional pada 2030," kata Indardi.
Pemilihan Fakfak, kata Indardi, tidak lepas dari upaya mendukung peningkatkan pembangunan di kawasan timur Indonesia dan melihat ketersediaan gas alam yang cukup melimpah di Papua Barat. Pupuk Kaltim melalui penugasan Pupuk Indonesia, Indardi melanjutkan, menetapkan langkah strategis untuk mendekatkan aktivitas produksi dengan bahan baku agar lebih efisien dan memudahkan operasional.
Indardi menyampaikan pabrik pupuk ini nantinya tidak hanya mengamankan stok pupuk dalam negeri, tetapi juga memperkuat posisi Pupuk Kaltim di rantai pasok dunia, khususnya Asia Tenggara. Selain itu, Pupuk Kaltim menargetkan pembangunan pabrik pupuk di Fakfak turut memberikan economic return di tingkat lokal maupun nasional, termasuk kemudahan pasokan pupuk bagi kawasan timur Indonesia melalui pemerataan distribusi agar kebutuhan petani mampu terjangkau dengan lebih optimal.
"Pupuk Kaltim juga memperhatikan kapasitas pemberdayaan masyarakat lokal, dalam mendukung pengembangan industri berkelanjutan yang turut memberikan dampak terhadap penguatan ekonomi dan pembangunan infrastruktur di Papua Barat," ujar Indardi.
Guna memastikan stabilitas pasokan gas yang mencapai 102 BBTUD, kata Indardi, Pupuk Kaltim pun telah melakukan penandatanganan head of agreement (HoA) untuk jual beli gas bumi dengan Genting Oil Kasuri sebagai salah satu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang mengelola gas alam di Papua Barat. Indardi menilai kerja sama ini akan membantu memastikan keberlanjutan produksi pupuk dalam negeri dengan rencana penyaluran gas akan mulai dilaksanakan pada tahap Pre-Commissioning pada kuartal II 2027.
"Pembangunan pabrik Papua Barat menjadi langkah besar Pupuk Kaltim dalam fase pertumbuhan perusahaan. Langkah ini pun sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo, agar perusahaan BUMN bisa jadi pemain penting di kancah global sehingga penugasan ini tidak hanya baik bagi Pupuk Kaltim, tapi juga perekonomian negara," kata Indardi.
Forkapnas III Pamalu 2023 bertajuk "Kontribusi Strategis Industri Hulu Migas untuk Mendukung Pengembangan Energi Indonesia Timur" menghadirkan tujuh operator migas serta para pemangku kepentingan industri hulu migas, termasuk 13 perusahaan lokal dan dalam negeri, ditambah 15 UMKM binaan di wilayah Papua dan Maluku.
Vice President Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Erwin Suryadi mengatakan pemerintah memiliki komitmen kuat dalam mengembangkan sektor energi dan mempercepat pembangunan infrastruktur jaringan gas bumi di Indonesia. Sehingga pengembangan sektor energi juga akan memperluas peluang berusaha baru.
"Oleh karena itu, melalui Forum Kapnas ini, kita mendorong penguatan pendidikan vokasi untuk memberdayakan masyarakat Papua dan Maluku, supaya semakin terlibat dalam kegiatan hulu migas," ujar Erwin.
Sementara, Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, mengatakan besarnya cadangan gas Papua yang mencapai 15,1 TSCF sudah sepatutnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, Forkapnas bisa menjadi wadah komunikasi antara pemerintah daerah, perusahaan KKKS dan pelaku usaha industri penunjang hulu migas untuk memperkuat komitmen bersama terhadap upaya tersebut.
"Dengan potensi sebesar itu, kawasan timur Indonesia harus siap berbenah diri dengan memulai menyiapkan SDM, badan usaha lokal serta kebijakan daerah yang tepat," kata Rudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika