REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) meminta Pemerintah Indonesia mempertimbangkan kebijakan pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya. Hal ini merespons pelarangan ekspor sejumlah komoditas mentah oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam laporan IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu. Namun, menurut IMF, kebijakan harus didasarkan analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur dan direksi (IMF) mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," demikian isi laporan tersebut dikutip Selasa (27/6/2023).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan, Indonesia akan melanjutkan kebijakan larangan ekspor komoditas mentah lainnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan industri olahan sumber daya alam di dalam negeri.