REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pilot project dalam penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan. Menurut Gubernur Jabar Ridwan Kamil, manajemen keuangan Pemprov Jabar dinilai sangat baik. Hal ini mendukung pilot project untuk mempercepat pembangunan Jawa Barat melalui sumber pendanaan obligasi daerah.
Menurut Ridwan, obligasi daerah tersebut bisa dalam bentuk obligasi daerah konvensional atau syariah. Kebutuhan pembangunan Jabar mencapai Rp 800 triliun. Dalam lima tahun, Pemprov Jabar hanya sanggup membangun infrastruktur dengan dana Rp 50 triliun. Jadi, butuh 80 tahun untuk mengejar sebuah mimpi infrastruktur menjadi paripurna.
"Kami akan menghimpun dana Rp 2 triliun itu sudah paling keren. Menggolkan instrumen keuangan namanya obligasi daerah, surat utang," ujar Ridwan yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Jabar, Senin (3/6/2023).
Emil berharap, kucuran dana segar tersebut dapat mengakselerasi infrastruktur penunjang untuk Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati serta pembangunan beberapa rumah sakit. Berdasarkan hasil audiensi bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, kata dia, akan ada tindak lanjut rencana penerbitan obligasi atau sukuk. Butuh skema lain dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur, salah satunya memanfaatkan obligasi daerah.
"Kalau hanya mengandalkan APBD saja, waktunya terlalu panjang. Maka harus ada inovasi untuk mempercepat itu khususnya infrastruktur. Kalau infrastruktur dibangunnya di awal, maka dia akan mengakselerasi ekonomi yang menjadi fasilitasi infrastruktur," katanya.
Untuk merealisasikan ini, kata dia, pihaknya akan membuat kesepakatan bersama dengan DPRD Jawa Barat dalam mengambil keputusan. Emil berharap, cita-cita ini dapat sejalan sehingga percepatan pembangunan dapat segera tercipta.
"Step awalnya sudah, tinggal ketok palu antara Pemprov dengan DPRD," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika