REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tak bergeming meski mendapatkan catatan kritis dari IMF terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menilai penolakan negara-negara maju atas kebijakan Indonesia tersebut karena tak ingin melihat Indonesia lebih baik.
"Negara maju, IMF itu mereka keberatan. Kita ingin maju kok mereka yang keberatan," kata Zulhas menegaskan, di Jakarta, Kamis (6/7/2023).
Zulhas menilai saat ini Pemerintah Indonesia sudah tak lagi bisa dimanfaatkan. Puluhan tahun sumber daya alam dikeruk tanpa memberikan manfaat bagi negara. Lewat hilirisasi, justru negara mendapatkan nilai tambah yang lebih besar.
"Oleh Pak Jokowi dipaksa sekarang bikin pabrik, harus hilirisasi di sini. Itu memberikan nilai tambah yang luar biasa," katanya menjelaskan.
Sebelumnya, IMF meminta Indonesia menghapus atau mencabut kebijakan hilirisasi pengelolaan sumber daya alam khususnya biji nikel. IMF memberikan catatan tentang rencana hilirisasi nikel di Indonesia dalam dokumen "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia".
Dalam dokumen tersebut, IMF menyampaikan kebijakan Indonesia seharusnya berlandaskan analisis terkait biaya dan manfaat lebih lanjut. Kebijakan juga harus mempertimbangkan dampak-dampak terhadap wilayah lain.
IMF lantas mengimbau Indonesia mempertimbangkan kebijakan penghapusan bertahap terhadap pembatasan ekspor nikel, serta tidak memperluas pembatasan ekspor ke komoditas lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika