REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Duta Besar Amerika untuk Israel di Tel Aviv, Tom Nides memperingatkan pemerintahan Netanyahu saat ini, yang ia anggap sudah keluar jalur. "Banyak hal yang berjalan di luar jalur di Israel," kata Tom Nides, Selasa (11/7/2023) dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal.
Nides mengatakan hal ini jelang ia mengundurkan diri, dari jabatannya setelah hampir dua tahun menjadi utusan Washington di negara Zionis tersebut. Sebelum berangkat, ia mengirimkan pesan perpisahan tentang Israel, di mana ia menyatakan keprihatinannya atas rencana perombakan peradilan dan dampaknya yang justru akan memecah belah negara ini.
Nides mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mendesaknya untuk memperlambat perombakan peradilan yang direncanakan. Dia berbicara tentang fakta bahwa, secara historis, AS memiliki kebijakan untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Israel.
Namun, lanjut dia, perpecahan dan kekhawatiran atas perombakan peradilan membuat AS tidak mungkin untuk tetap diam dan melihat di pinggir arena. Nides mendapat kritikan pada awal tahun ini karena pernyataannya mengkritik mengenai pemerintahan sayap kanan yang dipimpin oleh Netanyahu.
Para anggota senior pemerintah Israel memintanya untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Israel. "Saya rasa sebagian besar warga Israel ingin Amerika Serikat ikut campur dalam urusan mereka," kata Nides kepada Journal.
"Dengan itu, terkadang ada harga yang harus dibayar, yaitu mengartikulasikan ketika kita berpikir bahwa segala sesuatunya sudah keluar jalur," ujarnya.
Kekhawatiran utama bagi Nides adalah bagaimana Israel akan dipandang rendah jika RUU kontroversial itu disahkan. "Tergesa-gesa meloloskan sesuatu yang pada akhirnya dapat memiliki implikasi yang sangat besar, setidaknya dari segi persepsi, yang seolah membuat Israel hebat," adalah kekhawatiran utama bagi pemerintahan Joe Biden, kata Nides.
Nides mengklarifikasi pernyataannya dengan menambahkan bahwa apa yang membuat Israel hebat adalah lembaga-lembaga demokrasinya, yang sering digembar-gemborkan oleh para pejabat AS ketika membela negara apartheid itu di forum-forum internasional.
RUU kontroversial untuk merombak peradilan Israel telah melewati sidang pertama dari tiga kali sidang di Knesset - parlemen - kemarin. Salah satu perdebatan utama mengenai RUU tersebut adalah pembatasan kekuasaan kehakiman untuk mengawasi anggota Knesset yang terpilih melalui uji kewajaran.
Pokoknya memberikan kekuasaan kepada peradilan untuk membatalkan undang-undang yang dianggap tidak masuk akal oleh para hakim. Di bawah sistem unikameral Israel, di mana hanya ada satu kamar parlemen, tidak ada batasan konstitusional terhadap kebijakan pemerintah yang akan tetap ada jika RUU tersebut menjadi undang-undang.
Kemungkinan seperti itu kemungkinan besar akan menjadi bencana bagi para pendukung Israel di Barat, yang telah lama memperjuangkan gagasan bahwa negara apartheid itu adalah sebuah negara demokrasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika