REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons ihwal dugaan kebocoran 337 juta data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kemendagri menyebut, data kependudukan yang dijual peretas itu berbeda formatnya dengan komposisi data yang dimiliki Ditjen Dukcapil.
"Untuk sementara, yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di breachforums, dilihat dari format elemen datanya tidak sama dengan database kependudukan existing yang terdapat di Ditjen Dukcapil saat ini," kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Teguh Setyabudi kepada Republika, Senin (17/7/2023).
Kendati demikian, Teguh mengaku menanti hasil audit investigasi untuk memastikan dugaan kebocoran dan menentukan langkah penanganan yang harus dilakukan. Audit investigasi telah dimulai kemarin Ahad (16/7/2023). Proses audit investigasi dilakukan secara cepat dan masih berlangsung hingga sekarang.
"Terkait dengan kasus dugaan kebocoran database dukcapil yang ada di breachforums, kami Ditjen Dukcapil Kemendagri bersama-sama dengan BSSN dan Kemenkominfo serta stakeholder terkait telah melaksanakan audit investigasi dan mitigasi preventif," pria yang baru menjabat sebagai Dirjen Dukcapil pada pertengahan Maret 2023 itu.
Teguh menyampaikan terima kasih atas tindakan masyarakat yang menginformasikan dugaan kebocoran data ini. Dengan informasi itu, Ditjen Dukcapil bisa segera memulai proses investigasi dan mengambil langkah tindak lanjut lainnya.
Dugaan kebocoran data ini diungkap pertama kali oleh akun Daily Dark Web di Twitter pada Sabtu (15/7/2023). Disebutkan bahwa 337.225.465 baris data kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri dijual di forum hacker.
Dalam tangkap layar laman forum hacker itu, si peretas dengan nama akun RRR mengklaim mencuri 337 juta baris data kependudukan tersebut dari laman resmi dukcapil.kemendagri.go.id. Ratusan juta data itu berisikan NIK, tempat tanggal lahir, agama, status kawin, akta cerai, nama ibu, pekerjaan, nomor paspor, hingga jenis disabilitas.
Si peretas tidak menjelaskan 337 juta baris data itu milik berapa banyak penduduk Indonesia. Konsultan keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengkritik keras Ditjen Dukcapil atas dugaan kebocoran data penduduk ini. Dia meminta Ditjen Dukcapil tidak buru-buru membantah dugaan tersebut sebelum melakukan investigasi.
"Karena setiap kali ada kasus kebocoran data di Indonesia, templatenya akan selalu sama. Buru-buru membantah, padahal belum melakukan investigasi," kata Teguh Aprianto lewat akun Twitter-nya yang telah terverifikasi, Ahad.
"Lalu ketika dua lembaga yang nggak berguna ini @kemkominfo & @BSSN_RI ditugaskan untuk investigasi, yang tahu hasilnya cuma mereka sama Tuhan," katanya menambahkan.
Teguh Aprianto mengatakan, penyangkalan tanpa investigasi terlebih dahulu akan merugikan penduduk Indonesia sebagai pemilik data. Masyarakat semakin dirugikan ketika investigasi telah rampung, tapi tak pernah diungkapkan apa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan oleh lembaga pengelola data.
Ikuti Whatsapp Channel Republika