REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil, memantau langsung hari pertama masuk sekolah ke SMKN 12 Bandung, Senin (17/7/2023). Menurut Ridwan Kamil, hari ini semua sekolah sudah mulai menggelar PPLS (program pengenalan lingkungan sekolah).

"Saya juga ucapkan selamat bagi mereka yang bisa diterima (sekolah negeri)," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil.

Untuk siswa baru, Emil pun berpesan agar bisa menjadi manusia unggul dan ahli ibadah. "Jadilah manusia unggul Jawa Barat yang fisiknya sehat, otaknya pintar, berakhlak, dan ahli ibadah. Itu kita sebut 4 Jabar Masagi," katanya.

Emil menjelaskan, ia mengucapkan selamat pada semua siswa yang diterima di sekolah negeri, karena seperti diketahui kapasitas sekolah negeri tentu sangat terbatas. "Oleh karena itu juga dalam kesempatan ini saya mengapresiasi peran sekolah-sekolah swasta yang sudah membantu menyediakan sarana dan kesempatan untuk belajar dari para siswa baru ini," paparnya. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berbincang dengan para peserta didik baru saat Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) SMA/SMK/SLB se Jawa Barat di SMK Negeri 12 Bandung, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (17/7/2023). Dalam kegiatan itu, Gubernur berpesan kepada peserta MPLS agar siswa tak hanya pintar tapi harus dilengkapi dengan kekuatan akhlak, kekuatan spiritualitas, kekuatan fisik yang disebut dengan Jabar Masagi. - (Edi Yusuf/Republika)

Sebelumnya, berdasarkan data yang diterima Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jabar, total ada 4.791 calon siswa yang dibatalkan pendaftarannya karena melakukan cara Ilegal saat melakukan pendaftaran.

Menurut Kadisdik Jabar, Wahyu Mijaya, ribuan calon siswa yang dibatalkan proses pendaftarannya itu tersebar diberbagai daerah di Jabar. "Dari satu tempat ke tempat lain beda-beda (kasusnya) misalnya, KK, titik koordinat daerah mana, DTKS daerah mana, itu beda-beda," ujar Wahyu usai memantau program Pengenalan Lingkungan Sekolah (PPLS) di SMK 12 Kota Bandung, Senin (17/7/2023).

Wahyu memastikan, ribuan calon siswa yang dibatalkan pendaftarannya itu tidak difasilitasi oleh Disdik untuk masuk ke sekolah lain, naik negeri maupun swasta. "Sebetulnya 4.791 itu serta merta kita tolak, kalau misalnya yang karena KK, ketika KK tidak tersambung dengan Disdukcapil, maka kita langsung minta yang bersangkutan untuk menghubungi Disdukcapil," katanya.

"Terkait swasta, kami juga sudah sampaikan, tapi kan lebih banyak ingin sekolah ke negeri tapi kuota tidak cukup untuk seluruhnya," imbuhnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika