REPUBLIKA.CO.ID, BANTUL -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menetapkan status siaga kekeringan menyusul adanya masyarakat di daerah itu yang mengalami kesulitan air bersih dampak musim kemarau panjang 2023.
"Kita mengeluarkan siaga kekeringan berdasarkan rapat koordinasi lintas OPD (organisasi perangkat daerah). Jadi, bareng-bareng dengan OPD, juga mengundang BMKG menyampaikan bagaimana situasi kondisi saat ini," kata Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaol di Bantul, Senin (17/7/2023).
Menurut dia, Surat Keputusan (SK) tentang Siaga Kekeringan di Bantul dikeluarkan dan ditetapkan pada 6 Juli 2023, setelah sebelumnya digelar rakor bersama lintas OPD. Status siaga diberlakukan hingga 3 September 2023, dan bisa disesuaikan dengan kondisi kekeringan dampak kemarau.
Dijelaskan, untuk kondisi di Bantul karena cuaca kemarau ini sebagian masyarakat dilanda kesulitan air bersih, meskipun masih ada hujan, namun hanya sebagian dan skala curah hujannya kecil, seperti yang disampaikan BMKG hanya di bawah 20 mm per bulan.
"Makanya kita mengeluarkan siaga kekeringan ini. Apalagi di lapangan sudah ada permohonan droping air bersih dari masyarakat di wilayah Kecamatan Dlingo, tapi lewat PMI (Palang Merah Indonesia) dua tangki, dan tagana (taruna siaga bencana) satu tangki," katanya.
Meski demikian, kata dia, BPBD Bantul juga masih menunggu permohonan bantuan air bersih dari masyarakat di wilayah lain yang terdampak kemarau, mengingat untuk prosedur pengiriman tangki air ke lokasi terdampak melalui permohonan, agar tepat sasaran.
"Sikap pemerintah dengan SK tentang Siaga Kekeringan ini kita menganggarkan sekitar Rp 22 juta untuk kegiatan suplai air sekitar 76 tangki. Saat ini kami belum droping, baru laporan dari PMI dan tagana, jadi kita masih menunggu permintaan dari masyarakat," ujar dia.
Meski demikian, seandainya kebutuhan air bersih di masyarakat banyak, dengan adanya status siaga tersebut pihaknya bisa mengajukan anggaran ke dana tak terduga Pemkab Bantul ataupun juga dari dana corporate social responsibility /CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) yang lain.
"Nanti kita bisa anggarkan dana untuk kebutuhan yang mendesak, karena kita anggaran kita tidak terlalu besar Rp 22 jutaan, semoga cukup, kalau tidak cukup dengan siaga itu kita bisa mengajukan dana lewat dana tak terduga," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika