REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kontestasi politik, Pilpres 2024, dan juga Pilkada diprediksi tidak akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan juga di daerah. Bahkan, justru jika mampu melihat peluang, sektor ekonomi akan tumbuh positif tahun depan.

Menurut Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar Erwin Gunawan Hutapea, penyelenggaraan Pilkada atau Pilpres akan meningkatkan pengeluaran atau konsumsi pemerintah di Jabar.

Peningkatan, kata dia, biasanya terjadi sejak 1 triwulan sebelum periode Pemilu berlangsung dengan tingginya pengeluaran untuk perlengkapan dan persiapan penyelenggaraan pemilu. 

"Pengeluaran pemerintah tersebut memberikan efek pada sektor ekonomi lain seperti sektor industri dan perdagangan dan sektor lainnya," ujar Erwin dalam Dialog Ekonomi,  IWEB, Membangun Optimisme Ekonomi di Musim  Kontestasi Menelisik Tantangan dan Peluang Kedepan, di Savoy Homan Hotel, Bandung, Selasa (18/7/2023).

Erwin memprediksi, Pilpres akan memberi dampak berbeda dimana tahun 2014 dan 2019 berdampak positif sedangkan dalam Pilkada justru berdampak negatif. Hal itu karena diselenggarakan dalam waktu yang berbeda dengan jeda cukup lama. 

Sehingga, kata Erwin, Pilkada dan Piipres yang diadakan bersamaan tahun 2024 diperkirakan dampak positifnya lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Karena diselenggarakan hampir bersamaan. Banyak sektor ekonomi yang tumbuh memanfaatkan momen politik 2024.

Erwin juga yakin masyarakat saat ini sudah semakin matang dalam menjalani Pilpres atau Pilkada dan jauh lebih kuat. Indikasinya, mampu melewati pandemi Covid-19 yang jauh lebih berat memberikan tekanan pada kondisi ekonomi nasional dan global. 

"Historis 2014 dan 2019, kita bisa melewati tahun politik dengan baik, ekonomi juga bisa tumbuh positif," katanya.

Apalagi saat ini, kata dia, kondisi ekonomi terlihat membaik. Terlihat dari kondisi perekonomian nasional tumbuh 5,03 perswn (yoy) pada triwulan 1 2023, sementara perekonomian Jawa tumbuh 4,96 persen (yoy). Di mana perekonomian Jabar berkontribusi 22,35 persen terhadap perekonomian Jawa. 

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Surveilans, Pemeriksaan Statistik Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Priyanto Budi Nugroho mengatakan, yang perlu lebih diwaspadai adalah resiko perlambatan ekonomi global. Sebab OECD memperkirakan ekonomi global akan tumbuh 2,7 persen pada 2023 dan 2,9 persen pada 2024, lebih rendah dari pertumbuhan 2022 sebesar 3,2 persen. 

Isu inflasi, kata dia, masih membebani pemulihan ekonomi. OECD memproyeksikan inflasi kawasan akan berada di level 6,6 persen pada 2023 kemudian melandai ke level 4,3 persen pada 2024. Namun, inflasi inti diperkirakan masih persisten tinggi. 

"Risiko tambahan yang perlu diwaspadai antara lain ancaman resesi, fragmentasi geopolitik, peningkatan beban utang dan isu climate change," katanya.

Kondisi lokal sendiri, kata dia, masih cukup baik. Kinerja perekonomian domestik tumbuh cukup kuat. Q1 2023 ekonomi tumbuh 5,03 persen (yoy). OECD memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 4,7 persen pada 2023 dan 5,1 persen pada 2024, stabil dibanding proyeksi periode Maret 2023.

"Kita survive menghadapi pandemi Covid-19, sekarang sudah mulai pulih. Kita optimistis Akan kembali take off jika kontestasi politik ini berlangsung lancar, tentu tetap menjaga kewaspadaan terkait tahun politik ini," katanya.

Guru Besar Ilmu Politik Unpad Bandung Prof Muradi mengatakan, berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei menunjukan jika tidak akan muncul masalah genting pada kontestasi politik, baik Pilpres dan Pilkada 2024.

"Menjelang dua bulan penetapan capres/cawapres tidak ditemukan indikator yang mengkhawatirkan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika