REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar Kuliah Umum Bersama (Joint Lecture) bertema "Evaluasi Pilkada Serentak 2024 dari Perspektif Politik dan Sosiologis" di Selasar Barat Fisipol UGM, Selasa (25/2/2025).
Kuliah umum yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini menghadirkan empat pakar dari kedua universitas. Dari Fisipol UGM hadir Mada Sukmajati, dan Dr Arie Sudjito, sementara dari Fisip Unhas dihadiri Dr Sawedi Muhammad, dan Prof Sukri Diskusi yang dipandu oleh Nur Azizah, sebagai moderator.
Dr Mada Sukmajati dalam paparannya menekankan tentang konteks penyelenggaraan Pilkada 2024 yang memiliki karakteristik khusus. "Banyak pembelajaran yang bisa kita pelajari dari penyelenggaraan Pilkada 2024 lalu. Ada dua konteks penting pertama, waktu penyelenggaraan pilkada serentak 2024 tidak lama berselang setelah pemilu serentak 2024, menjadikannya pertarungan kedua bagi para peserta pilpres dan pileg," ujarnya.
Konteks kedua, menurut Mada, adalah penyelenggaraan pilkada serentak di seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang berlangsung dari Februari hingga November 2024, yang menjadi pengalaman pertama bagi Indonesia. "Dua konteks tersebut yang kemudian mempengaruhi ritme penyelenggaraan di tahapan-tahapan pilkada 2024 lalu," katanya menambahkan.
Mada juga menyoroti dua isu strategis dalam Pilkada 2024, yaitu netralitas aparatur pemerintah dan penyelenggara pemilihan, serta praktik politik uang. "Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan pemilihan hendaknya menjadi prioritas seluruh stakeholders," kata Mada.
Terkait politik uang, Mada mengungkapkan bahwa metode praktiknya semakin berkembang, seperti penggunaan uang digital, kartu elektronik hingga barang kebutuhan sehari-hari.
"Pencegahan yang masif harus dilakukan oleh seluruh pihak, bukan hanya penyelenggara pemilu saja," jelasnya.
Sementara itu, Prof Sukri dari Unhas mengangkat fenomena politik dinasti di Sulawesi Selatan. "Di Sulawesi Selatan, ada sebuah hal yang menarik. Banyak upaya untuk memainkan dinasti itu artinya berhenti, kemudian memunculkan calon dinasti baru," ungkapnya.
Sukri menambahkan, aspek dinasti yang tadinya ingin dibangun sudah berhenti. "Ini menunjukkan dalam konteks oligarki, ada elite-elite baru yang lahir dan mencoba untuk ikut terlibat dan mengontrol proses pilkada, meskipun elite-elite lama juga terlibat," katanya.
Dalam paparannya, Sukri juga menyebutkan bahwa di Sulawesi Selatan hanya terdapat satu pasangan calon tunggal, yakni di Kabupaten Maros, sementara daerah lainnya memiliki dua pasangan atau lebih. Ini berbeda dengan tren nasional di mana terdapat 37 daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal.
Kuliah umum bersama ini menjadi forum penting bagi mahasiswa dan akademisi dari kedua universitas untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika politik dalam Pilkada Serentak 2024 dari perspektif politik dan sosiologis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika