REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Partai Buruh yang juga Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, awalnya pihak dia akan melakukan aksi besar-besaran di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 20 Juli 2023. Namun demikian, mengingat sidang uji formil omnibus law UU Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh diselenggarakan pada tanggal 26 Juli 2023, pelaksanaan aksi diundur menjadi tanggal 26 Juli. 

Meski demikian, kata dia, uji materi presidential threshold tetap diajukan pada tanggal 20 Juli 2023, dan pendaftaran akan dilakukan secara daring. “Penyerahan berkas judicial review terkait presidential threshold dari Partai Buruh dilakukan bersamaan dengan aksi ribuan buruh mengawal sidang omnibus law UU Cipta Kerja,” ujar Said Iqbal dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/7/2023).

Dalam aksi pada 26 Juli nantinya, pihak buruh akan mengusung tiga tuntutan. Pertama, kata Said Iqbal, pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, kedua, mencakup pencabutan UU Kesehatan. 

“Dan yang ketiga, cabut presidential threshold 20 persen menjadi nol persen,” ucapnya.

Dia menambahkan, selain aksi dan berbagai diskusi lain yang dilakukan Partai Buruh serta KSPI, pihaknya juga akan melakukan longmarch jalan kaki dari Jakarta hingga Bandung. Lebih jauh, mereka juga akan mengusung pembuatan petisi sejuta rakyat menolak tiga isu di tadi dalam bentuk pembagian kartu pos petisi. 

“Langkah lain yang akan dilakukan adalah membuat petisi elektronik melalui change.org untuk menolak ketiga isu atas. Termasuk melakukan kampanye secara nasional dan internasional bahwa tiga isu di atas adalah bentuk hidupnya kembali demokrasi terpimpin di Indonesia,” ucapnya.