Kamis 20 Jul 2023 19:12 WIB

Wapres Minta Kepala Daerah Sigap Antisipasi Kerawanan Saat Pilpres 2024

Wapres Ma'ruf Amin meminta kepala daerah sigap mengantisipasi kerawanan saat Pilpres.

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Bilal Ramadhan
Wakil Presiden KH Maruf Amin. Wapres Ma'ruf Amin meminta kepala daerah sigap mengantisipasi kerawanan saat Pilpres.
Foto: Tangkapan Layar
Wakil Presiden KH Maruf Amin. Wapres Ma'ruf Amin meminta kepala daerah sigap mengantisipasi kerawanan saat Pilpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta kepala daerah meningkatkan koordinasi dan mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi pada Pilpres maupun Pilkada 2024.

Ma'ruf pun berharap kepala daerah bersama perangkatnya sigap dalam menjaga stabilitas dan keamanan menjelang hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Sebab, kata Ma'ruf setiap tahapan menjelang Pemilu dan Pilkada 2024 tidak kalah penting dibandingkan hari pencoblosan. 

Baca Juga

"Tingkatkan koordinasi dan antisipasi potensi kerawanan yang mungkin muncul, agar Pemilu dan Pilkada 2024 dapat berjalan lancar," ujar Ma'ruf saat membuka Rakernas Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) XV Tahun 2023 dan APKASI Otonomi Expo 2023 di BSD, Kamis (20/7/2023).

Ma'ruf mengingatkan, Pemilu dan Pilkada tahun 2024 akan menjadi pesta demokrasi serentak paling besar dan kompleks dalam sejarah politik Indonesia. Karena itu, diperlukan kesiapan matang untuk menghadirkan Pemilu berkualitas.

Menurutnya, Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil, serta berjalan beriringan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

"Sehingga menjadi proses lahirnya pemimpin-pemimpin transformatif, pemimpin yang akan mengelola penyusunan kebijakan negara dan daerah, agar mendatangkan maslahat bagi rakyat," ujarnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut juga mengharapkan pemimpin terpilih adalah pemimpin yang mampu menjaga komitmen dalam mendorong kemajuan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah dan desentralisasi adalah pilihan terbaik untuk mendekatkan pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, dan menghidupkan demokrasi lokal yang berkualitas.

"Saya berharap, otonomi akan memacu pemimpin daerah untuk mengakselerasi pembangunan di daerahnya, meningkatkan kemakmuran dan mengurangi ketimpangan. Dengan demikian, desentralisasi dan demokrasi lokal ditunaikan dengan penuh tanggung jawab agar semakin bermakna bagi publik," ujarnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement