REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Cina baru saja mengganti menteri luar (Menlu) negerinya dengan cukup mendadak, pada Selasa (25/7/2023) malam, dari Qin Gang yang sempat 'hilang' dari sorotan dalam sebulan terakhir, dan digantikan diplomat tinggi yang juga mantan Menlu sebelumnya Wang Yi.
Belum diketahui alasan utama digantinya Qin Gang oleh Presiden Cina Xi Jinping. Namun Qin dikenal belakangan jadi sosok yang terkadang terlalu 'blak-blakan' di tengah kondisi ekonomi Cina yang belum pulih dan hubungan diplomatik dengan AS.
Xi Jinping pada hari Selasa (25/7/2023) malam mengganti Menlu Gin Qang dengan pendahulunya Wang Yi, dalam sebuah pertemuan yang tidak dijadwalkan. Pergantian ini memunculkan sebuah desas-desus tentang apa yang mungkin terjadi dengan elit Partai Komunis di negara itu.
Banyak pihak menilai langkah mencopot Qin Gang setelah ia menjabat kurang dari satu tahun, dan menggantinya dengan Wang Yi tampaknya tidak menandakan adanya perubahan swang ignifikan dalam kebijakan luar negeri Cina. Kebijakan yang keras yang diadopsi dalam beberapa tahun terakhir oleh pemimpin Xi Jinping.
Cina yang kini menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia, telah menjadi negara saingan utama AS dalam hal pengaruh ke dunia internasional. Para pejabat AS mengatakan banyak hal tentang kepergian Qin setelah mengetahui langkah tersebut.
Dalam pengumumannya di berita malam nasional, lembaga penyiaran pemerintah CCTV tidak memberikan alasan atas pemecatan Qin. Dalam beberapa menit, semua penyebutan dan foto-foto dirinya telah dihapus dari situs web Kementerian Luar Negeri.
Namun, Qin masih disebut di situs utama pemerintah pusat Cina, sebagai anggota dewan negara tingkat Kabinet. Ini jadi sebuah pertanda bahwa karir politik Qin belum sepenuhnya berakhir. Qin dikabarkan telah menghilang dari pandangan publik hampir sebulan yang lalu.
Dan Kementerian Luar Negeri Cina tidak memberikan informasi tentang statusnya hingga saat ini. Hal ini sesuai dengan pendekatan standar Partai Komunis yang berkuasa terhadap masalah personalia dalam sistem politik yang sangat tidak transparan, di mana media dan kebebasan berbicara sangat dibatasi.
Partai jarang mengungkapkan proses atau cara berpikirnya ketika mengambil langkah seperti ini. Kementerian Luar Negeri Cina juga tidak memberikan komentar pada pengarahan hariannya di hari Selasa (25/7/2023).
