REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH – Wakil Menteri Luar Negeri Cina Ma Zhaoxu telah menyampaikan pernyataan tertulis kepada Pengadilan Internasional atau International Court Justice (ICJ) tentang pelanggaran-pelanggaran Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Informasi itu diperoleh anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saleh Raafat setelah melakukan pertemuan dengan duta besar Cina yang baru untuk Palestina, Tseng Jishin, di Ramallah.
“Tseng Jishin mengatakan kepadanya (Saleh Raafat) dalam pertemuan yang diadakan di Ramallah bahwa Cina telah menyampaikan pernyataan tertulisnya kepada ICJ tentang pendudukan Israel di wilayah Palestina,” tulis kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya, Rabu (26/7/2023).
Menyusul permintaan Majelis Umum PBB kepada ICJ untuk memberikan pendapat penasihat tentang konsekuensi hukum yang timbul dari kebijakan dan praktik Israel di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, ICJ menetapkan 25 Juli 2023 sebagai batas waktu pengajuan pernyataan serta pertanyaan tertulis kepadanya.
ICJ pun menetapkan 25 Oktober 2023 sebagai batas waktu bagi negara dan organisasi yang telah memberikan pernyataan tertulis untuk dapat mengajukan komentar atau tanggapan tertulis atas pernyataan tertulis yang dibuat oleh negara atau organisasi lain. Pada Senin (24/7/2023) lalu Menteri Luar Negeri Palestina Riyad Malki menyampaikan pernyataan tertulis Palestina kepada ICJ di kantor pusatnya di Den Haag.
Bulan lalu Presiden Palestina Mahmoud Abbas berkunjung ke Beijing dan mengadakan pembicaraan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Pada kesempatan itu, Abbas menceritakan tentang pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan Israel terhadap Palestina.
“Presiden (Abbas) memberi pengarahan kepada mitranya dari Cina tentang pelanggaran pendudukan Israel yang sedang berlangsung terhadap rakyat Palestina, serta tindakan sepihak Israel yang diwakili dalam intensifikasi pemukiman, pembunuhan setiap hari, penodaan tempat suci Kristen dan Islam di Yerusalem, penolakan perjanjian yang ditandatangani, dan pembajakan dana pajak Palestina,” ungkap kantor berita Palestina, WAFA, dalam laporannya tentang pertemuan Abbas dan Xi pada 14 Juni 2023 lalu.
Abbas menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas dukungan politik yang diberikan Cina untuk rakyat Palestina. Termasuk dukungan terkait kemerdekaan Palestina. “Kedua pemimpin membahas cara-cara untuk meningkatkan hubungan bilateral historis antara kedua negara di segala bidang untuk kepentingan kedua bangsa yang bersahabat, dan mereka bertukar pandangan tentang perkembangan terakhir dalam perjuangan Palestina serta masalah-masalah regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama,” kata WAFA.
Sebelum kunjungan Abbas, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina Wang Wenbin mengungkapkan, masalah Palestina adalah inti dari persoalan di Timur Tengah. Penyelesaian isu Palestina pun penting bagi perdamaian dan stabilitas kawasan serta kesetaraan dan keadilan global. “Cina selama ini dengan tegas mendukung rakyat Palestina untuk memulihkan hak-hak nasional mereka yang sah,” ujar Wang pada 9 Juni 2023 lalu, dikutip laman resmi Kemenlu Cina.
Wang mengungkapkan, selama ini Presiden Xi Jinping pun telah menunjukkan keinginannya untuk membantu penyelesaian konflik Israel-Palestina. “Lebih dari sekali dia (Xi Jinping) mengajukan proposal Cina untuk menyelesaikan masalah Palestina, menekankan perlunya memajukan penyelesaian politik berdasarkan solusi dua negara dan mengintensifkan upaya internasional untuk perdamaian,” ucapnya.
“Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Cina akan terus bekerja dengan komunitas internasional untuk solusi yang komprehensif, adil dan bertahan lama untuk masalah Palestina sejak dini,” kata Wang menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika