REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- Utang pemerintah daerah di China mencapai 92 triliun yuan (12,8 triliun dolar AS atau sekitar Rp 192.000 triliun). Angka itu sekitar 76 persen dari output ekonomi China pada 2022, naik dari 62,2 persen pada 2019.

Sebagiannya adalah utang yang dikeluarkan oleh entitas keuangan pemerintah daerah (LGFV), yang digunakan pemerintah daerah mengumpulkan uang untuk proyek infrastruktur. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan utang LGFV mencapai 9 triliun dolar AS (sekitar Rp 135 ribu triliun) tahun ini.

Pemerintah pusat, yang telah berulang kali memperingatkan tentang "risiko utang tersembunyi", mengkhawatirkan jumlahnya bahkan lebih tinggi ketika menghitung utang yang diterbitkan di luar neraca daerah.

Hal itu adalah situasi rentan yang membuat Beijing terikat: tidak memberikan bantuan dan model ekonomi lepas dengan konsekuensi guncangan parah pada pertumbuhan dan stabilitas sosial, atau mengambil risiko mendorong pengeluaran yang lebih ceroboh.

"Sebuah prinsip harus ditetapkan: tidak semua utang akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Ini bisa mengarah pada moral hazard," kata seorang penasihat kebijakan kepada Reuters tanpa menyebut nama.

Untuk menghindari risiko itu, penasihat menyarankan agar semua pemangku kepentingan menanggung sebagian beban: lembaga keuangan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat pada umumnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika