REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Deputi IV Kementerian Koordinator bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pelaksana Program Prakerja, M Rudy Salahuddin, mengatakan pelaksanaan Program Kartu Prakerja di 2023 ini telah bertransformasi menjadi skema normal. Rudy menjelaskan perbedaan dengan skema semi bansos yang sebelumnya diterapkan.
"Hal yang baru dalam skema normal antara lain besaran bantuan dalam skema normal ditingkatkan dari yang semula Rp 1 juta menjadi Rp 3,5 juta," kata Rudy dalam acara Sosialisasi Skema Nasional Program Kartu Prakerja di Yogyakarta, Rabu (9/8/2023).
Dikatakan jika pada skema semi bansos insentifnya sebesar Rp 2,4 juta per empat kali pertemuan pelatihan dengan masing-masing pertemuan Rp 600 ribu, kini menjadi hanya Rp 600 ribu per satu kali pertemuan pelatihan.
Selain itu pelatihan luring juga mulai diselenggarakan. "Pelatihan luring sudah dapat diselenggarakan. Standar dan kualitas pelatihannya lebih ditingkatkan dan penerima bansos saat ini sudah diperbolehkan menjadi penerima," jelasnya.
Rudy menambahkan, pelaksanaan skema normal mendorong pelatihan luring dilakukan secara bertahap. Hal tersebut mengingat desain program yang masih baru dan perlu disiapkan dengan baik.
"Pada hari ini mempertimbangkan hasil dari evaluasi penyelengaraan skema normal di semester pertama di 2023 telah berjalan baik, komite mendorong pembukaan pelatihan luring dilanjutkan kepada 13 provinsi untuk fase ke II ini," kata dia.
Ia berharap pemda turut menyukseskan pelaksanaan skema normal Program Kartu Prakerja di daerah masing-masing. Pemda diharapkan dapat menyosialisasikan serta memberikan pemahaman terkait pelaksaaan skema normal kepada masyarakat melalui jajarannya.
Rudy menjelaskan Program Kartu Prakerja merupakan upaya untuk mewujudkan Indonesia emas pada 2045 mendatang. Untuk itu sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing tinggi menjadi salah satu kunci utama dalam mewujudkan visi tersebut.
"Sejak diluncurkan April 2020, program Kartu Prakerja telah memberikan dampak positif kepada lebih dari 17 juta orang penerima dari 514 kabupaten di 38 provinsi," ujarnya.
