REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengakui jika sektor ketahanan pangan terancam akibat fenomena El Nino. Menurutnya, sektor pertanian dalam dua tahun terakhir terbukti mampu menjadi bantalan ekonomi pascapandemi dan dampak perubahan iklim ekstrem, serta peningkatan ketegangan geopolitik internasional.

Hal ini karena sektor pertanian mampu mencukupi suplai beras sepanjang 2022–2023, mampu jadi penyedia pangan bagi lebih dari 278 juta penduduk.

"Ketangguhan sektor ini makin diuji dengan adanya ancaman krisis pangan akibat El Nino, sehingga mesti ada upaya mitigasi risiko secara komprehensif dan kolaboratif," ujar Kiai Ma'ruf dalam acara penyerahan penghargaan Adhikarya Pembangunan Pertanian di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Kiai Ma'ruf menyebut produksi beras pada 2022 tercatat lebih baik dari 2021, yakni mencapai 31,5 juta ton. Kemudian pada tataran makro, sektor pertanian tumbuh positif secara konsisten dengan ekspor produk pertanian pada 2022 berkisar Rp 658 triliun.

"Secara khusus, saya minta agar ekspor komoditas pertanian yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan," ujarnya.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengakui fenomena El Nino menjadi ancaman untuk Pemerintah tidak terlalu percaya diri dalam ketahanan pangan. Meskipun kata Syahrul, ketersediaan pangan di 12 komoditas khususnya beras terjamin hingga Desember 2023.

Syahrul menuturkan produktivitas pertanian nasional dari Januari hingga Agustus tidak ada kendala dan cukup maksimal. "Karena itu kita berharap memang hasil dari ketahanan pangan kita dari komoditi yang kita jaga cukup baik untuk negeri ini. Bahwa ada El Nino ini menjadi ancaman untuk kita tidak pede, tidak overconfidence," ujarnya.

Politikus Nasdem itu mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin juga sudah memerintahkan untuk memitigasi jika berdampak besar terhadap ketahanan pangan. Salah satunya melakukan penanaman baru tanamab padi untuk memperkuat sektor pangan.

"Mitigasi antisipasi ini kami sudah siapkan dan salah satu alternatif adalah mempersiapkan 500 ribu ya bukan membangun lahan baru, (tetapi) melakukan penanaman baru jadi memperkuat membooster penanaman yang ada 500 ribu. Dengan demikian akan menghasilkan 3 juta ton gabah dan hasilnya akan mencapai 1,5 juta ton beras kita berharap pangan seperti itu," ujanrya.

Sedangkan untuk pangan lokal, Pemerintah mensinergikan dengan pemerintah daerah.

"Pemerintah pusat hanya memberi energi dan tetap menjaga hilirisasi seperti itu. Perintah bahwa presiden perintah bahwa wakil presiden kita tahun ini masuk pada hilirisasi yang maksimal untuk membangun komoditi kita yang sudah siap untuk menjadi konsumsi ekspor global," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika