REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Kementerian BUMN masih melakukan diskusi terkait rencana BTN syariah bergabung dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Kementerian BUMN, ucap pria yang akrab disapa Tiko, mengajukan BTN syariah untuk melakukan proses spin off dengan menggunakan lisenced atau izin bank yang memiliki dasar syariah.

"Nanti kemudian BSI masuk sebagai pemegang saham juga. Jadi dua tahap, BTN syariah akan men-spin off dengan mencari cangkang perusahaan perbankan syariah yang existing, memindahkan asetnya yang cukup besar, kemudian BSI nanti masuk sebagai pemegang saham di situ," ujar Tiko usai menghadiri pembukaan Forum Sinergi BUMN-Swasta bertajuk "Kolaborasi untuk Pembangunan Inklusif" di Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Tiko mengatakan kajian tersebut masih bergulir. Tiko belum dapat memastikan kemungkinan BSI menjadi pengendali saham BTN syariah. 

Tiko mengatakan Kementerian BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam rencana penggabungan BTN syariah ke BSI. Pasalnya, ucap Tiko, BTN dan BSI merupakan dua perusahaan terbuka. 

"Ini lagi digagas, ini lagi dicari polanya. Jadi yang saya sampaikan ini sebagai informasi dalam rangka konteks rencana, kajian ya, karena ini kan dua-duanya perusahaan publik, jadi mereka harus melakukan announcement secara publik dulu," kata Tiko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika