REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR Puan Maharani membuka masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Dalam pidatonya, ia mengingatkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin di sisa setahun masa kepemimpinannya untuk menuntaskan seluruh program kerjanya.
"Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pemerintahan periode 2019-2024. Oleh karena itu, diperlukan fokus pemerintah dalam menjalankan program kerja untuk menuntaskan pencapaian berbagai target sasaran akhir RPJMN Tahun 2020–2024," ujar Puan dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).
Pemerintah juga diingatkan untuk menciptakan landasan pembangunan yang kokoh bagi periode pembangunan selanjutnya. Termasuk dalam menjaga kemampuan fiskal untuk dapat menjalankan agenda pembangunan nasional, pelayanan umum pemerintahan, dan program strategis nasional.
DPR mengamini perekonomian global belumlah kondusif. Sehingga, penguatan sinergi kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang harus terus dilakukan secara efektif.
"Sejak Tahun 2019, pemerintah selalu menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan belanja negara yang berkualitas. Belanja negara yang berkualitas akan mempercepat upaya peningkatan kesejahteraan rakyat," ujar Puan.
Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektifitasnya. Sebagaimana yang pernah menjadi perhatian Jokowi ketika menemukan permasalahan pada pelaksanaan anggaran untuk program stunting.
Di mana dari Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan untuk kepentingan langsung dari kelompok penerima manfaat. Sedangkan Rp 8 miliar dipergunakan untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, penguatan, dan pengembangan.
"Menjadi harapan kita semua, bahwa belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas. Yang ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan oleh kelompok penerima manfaatnya adalah rakyat," ujar Puan.
DPR pada masa sidang tahun ini, memberikan perhatian khusus pada tujuh masalah rakyat. Pertama adalah mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian. Kedua, fenomena alam cuaca ekstrim el ino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih.
"(Ketiga) Mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN. (Keempat) enyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual," ujar Puan.
Kelima, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan. Keenam adalah mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi.
"(Ketujuh) Menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah," ujar Puan.
