REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan perhatian penuh terkait utang BUMN karya kepada para vendor. Erick menjelaskan persoalan ini sejatinya terjadi di masa lalu saat ia belum menjabat sebagai Menteri BUMN.

Namun, Erick menegaskan bakal menyelesaikan persoalan ini, baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuannya, Erick tak ingin hal ini terulang kembali di masa yang akan datang. 

"Karena buat saya, Pak Wamen (wakil menteri) BUMN, pasti menyakitkan ketika kita harus mendapat beban tapi kita tidak lari dari tanggung jawab itu walaupun banyak kasus terjadi jauh sebelum kami, ada yang dari 2006, 2008," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Erick pun mendukung penuh rencana DPR jika ingin membuat panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) untuk persoalan BUMN karya. Erick mengatakan dukungan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian BUMN dalam memperbaiki tata kelola BUMN karya. 

"Kita sudah mulai ke satu titik. Uangnya ke titik itu. Kita harapkan mereka bayar vendornya," ucap Erick. 

Selama tiga pekan terakhir, Erick juga sudah bertemu Kementerian PUPR dan himpunan bank negara (Himbara). Hasilnya, penyertaan modal negara (PMN) tak lagi diberikan secara langsung kepada korporasi, melainkan untuk project. Pun pinjaman dari Himbara ditujukan untuk setiap project, bukan lagi kepada korporasi.

"Ayo kita dorong dan saya siap copot mereka kalau mereka menyusahkan rakyat karena beban itu enggak bisa dilemparkan ke semua yang ada di ruangan ini, karena kejadian di lapangan mereka yang lebih tahu dan saya siap mencopot mereka dan siap koreksi mereka," kata Erick. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika