Ahad 10 Sep 2023 08:19 WIB

Peneliti BRIN Ini Sebut Demokrat Lebih Masuk Akal Gabung Koalisi Prabowo, Ini Alasannya

Zuhro menilai koalisi akan sulit dibangun jika hubungan kedua ketua umum tidak baik.

Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro saat diwawancari wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (28/11).
Foto: Republika/Mimi Kartika
Peneliti Senior BRIN, Siti Zuhro saat diwawancari wartawan di kawasan Jakarta Barat, Kamis (28/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Peneliti Ahli Utama BRIN, Siti Zuhro, menilai Partai Demokrat memiliki kalkulasi politik untuk menentukan arah dukungan di Pilpres 2024. Menurut Zuhro, Demokrat lebih masuk akal jika bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bersama Gerindra dan Golkar.

"Dari perspektif publik, opsi bergabung dengan Partai Gerindra yang oke dan masuk akal," kata Siti Zuhro di Jakarta, Ahad (10/9/2023).

Baca Juga

Hingga saat ini, Partai Demokrat belum menentukan arah koalisi setelah keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai berlambang bintang mercy ini memiliki dua opsi koalisi untuk menyongsong Pilpres 2024.

Pertama, bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden (capres). Kedua, bergabung dalam koalisi yang dipimpin PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

Zuhro optimistis, dari dua opsi itu, Demokrat sudah memiliki kalkulasi politik dengan poros mana yang menguntungkan partai tersebut. Peneliti ahli politik BRIN ini menilai keputusan parpol untuk berkoalisi, biasanya dilakukan ketika chemistry antara ketua umum masing-masing partai terhubung.

"Akan sulit dibayangkan koalisi bisa dibangun bila hubungan antara ketua umum tidak baik," ujarnya.

Terkait kemungkinan Demokrat gabung dalam koalisi bersama PDIP, Siti menilai hal itu bisa saja terjadi. Namun menurut dia, hal itu akan membutuhkan proses untuk melakukan komunikasi politik dan berbagai penyesuaian sehingga relasi kedua parpol itu membaik.

Siti Zuhro menjelaskan kondisinya akan berbeda apabila Demokrat merapat ke Gerindra. Jika bergabung ke Gerindra, Demokrat tidak terlalu memerlukan waktu yang lama dalam melakukan komunikasi politik dan penyesuaian.

Hal itu menurut dia disebabkan karena komunikasi politik Demokrat dan Gerindra yang sudah terjalin dan pengalaman kedua partai yang pernah berkoalisi di pemilu yang lalu.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يَسْتَفْتُوْنَكَۗ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلٰلَةِ ۗاِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهٗ وَلَدٌ وَّلَهٗٓ اُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ اِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَاِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثٰنِ مِمَّا تَرَكَ ۗوَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اَنْ تَضِلُّوْا ۗ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ࣖ
Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

(QS. An-Nisa' ayat 176)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement