Sabtu 16 Sep 2023 01:36 WIB

Bos Raksasa Teknologi dan Pemerintah AS Bertemu, Apa Hasilnya?

Legislasi AI harus diutamakan dan dipercepat.

Rep: Umi Nur Fadhilah/ Red: Natalia Endah Hapsari
Para anggota parlemen semakin khawatir dengan penggunaan AI dalam menciptakan konten yang salah/ilustrasi
Foto: AP Photo/Patrick Semansky
Para anggota parlemen semakin khawatir dengan penggunaan AI dalam menciptakan konten yang salah/ilustrasi

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Sebagai respons terhadap pertemuan para CEO teknologi dengan anggota parlemen mengenai regulasi kecerdasan buatan (AI), dua senator utama Amerika Serikat (AS) telah mengungkapkan keprihatinan mereka terkait dampak potensial AI pada pemilu. Para anggota parlemen semakin khawatir dengan penggunaan AI dalam menciptakan konten yang salah menggambarkan kandidat dalam iklan politik, yang dapat memengaruhi hasil pemilu federal.

Pemimpin Mayoritas Senat dari Partai Demokrat, Chuck Schumer, memberikan pernyataan kepada wartawan sehari setelah forum AI yang dihadiri oleh para pemimpin teknologi ternama, seperti CEO Tesla Elon Musk, CEO Meta Platforms Mark Zuckerberg, dan CEO Alphabet Sundar Pichai. Schumer menyatakan bahwa legislasi terkait AI mungkin harus diutamakan dan dipercepat, terutama dalam konteks pemilihan umum. “Beberapa hal mungkin harus dilakukan lebih cepat dibandingkan yang lain, dan pemilu adalah salah satu hal yang mungkin harus kita coba lakukan secepatnya,” kata Schumer, dilansir Reuters, Jumat (15/9/2023).

Baca Juga

Pertumbuhan teknologi AI, khususnya dalam penggunaan alat "AI generatif”, telah memungkinkan pembuatan deepfake yang meyakinkan dengan biaya rendah. Hal ini telah menjadi perhatian serius karena pemilihan presiden tahun 2024 semakin dekat. Sebelumnya, telah muncul deepfake kampanye yang menampilkan foto kandidat presiden dari Partai Republik, Donald Trump.

Senator Partai Republik, Mike Rounds menambahkan bahwa pengaturan ini merupakan salah satu prioritas yang dia ingin lihat sebagai langkah awal, karena pemilu akan segera tiba. Para ahli telah memperingatkan bahwa proliferasi alat AI dapat memudahkan pelaksanaan kampanye peretasan besar-besaran atau pembuatan profil palsu di media sosial untuk menyebarkan informasi dan propaganda palsu.

Awal pekan ini, sebuah kelompok bipartisan yang terdiri dari empat senator, termasuk Amy Klobuchar dari Partai Demokrat dan Josh Hawley dari Partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan melarang distribusi audio, gambar, atau video yang dihasilkan oleh AI, yang menipu secara material terkait dengan kandidat federal dalam iklan politik atau iklan isu tertentu.

Rounds juga menyatakan bahwa akan ada banyak aktor jahat, baik dari domestik maupun asing yang berusaha memanfaatkan teknologi AI untuk mengganggu demokrasi. Dia menyadari bahwa mencapai kesepakatan bipartisan mengenai undang-undang tersebut akan menjadi "tantangan nyata." 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement