REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Permasalahan yang ditemui jamaah haji 1444H/2023M saat di Armina, menjadi catatan penting rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag). Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan telah menerima hasil investigasi terkait masalah tersebut.
"Kementerian Agama telah menerima hasil investigasi terkait Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) dari Pemerintah Arab Saudi. Investigasi dilakukan oleh Nazaha atau Lembaga Antikorupsi Arab Saudi," ujar Gus Men, panggilan akrabnya, dalam raker Senin (18/9/2023).
Saat puncak haji, atau saat jamaah berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armina) terdapat sejumlah permasalahan. Di antaranya adalah keterlambatan makanan, sanitasi yang tidak lancar, serta layanan transportasi penjemputan jamaah di Muzdalifah.
Dari hasil investigasi itu, Nazaha menemukan adanya sejumlah kekurangan pelayanan yang semestinya disediakan pihak ketiga (Mashariq). Fakta ini, ujar Menag, akan menjadi pertimbangan dan bahan evaluasi dalam persiapan penyelenggaran ibadah haji 1445 H.
Selain itu, muncul juga keluhan terkait tenda yang terlalu penuh (over capacity), pendingin ruangan yang tidak berfungsi, serta kamar mandi yang penuh antrean. Kemenag disebut telah menegosiasikan hal tersebut.
"Tadi Pak Saifullah menyinggung soal bagaimana saya mendatangi Mashariq dan marah-marah itu. Kita sudah negosiasikan. Mereka, sebagaimana kebanyakan, tabiatnya ya hanya menjawab ya saja tanpa solusi, pemecahan. Itu yang membuat saya terpancing dan emosi," ucap dia.
Dalam kondisi tersebut, Mashariq juga disebut sempat membahas soal kompensasi. Namun, Gus Men menunda pembicaraan tersebut dan meminta penyelesaian masalah yang terjadi saat itu. Ia menyebut ingin agar masalah di lapangan bisa teratasi sekaligus mendapat kompensasinya, bukan salah satu saja.
"Terkait kompensasi, kita harus menunggu. Hasil investigasinya akan diserahkan ke Kementerian Haji Saudi untuk dihitung berapa kerugiannya," kata Menag.
Di sisi lain, berdasarkan kajian dan evaluasi Kemenag terdapat beberapa hal mendasar yang harus dan sedang disiapkan untuk perbaikan layanan haji di masa akan datang. Pertama, Kemenag akan melakukan persiapan lebih awal seiring adanya kepastian kuota haji 1445 H.
Kedua, Kemenag akan merumuskan kontrak lebih detail dengan mitra atau vendor, baik di dalam maupun luar negeri yang bermitra dengan Kemenag. Pihaknya juga akan merumuskan model langkah kedaruratan bersama-sama dengan pihak Saudi.
"Dalam rapat ini kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami perlukan, dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan ibadah haji pada masa mendatang," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika