REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Satgas Independen Antimafia Sepak Bola Najwa Shihab mengungkapkan kendala yang kerap dialaminya ketika mencoba mengusut praktik pengaturan skor di kompetisi sepak bola Indonesia. Namun, jurnalis kawakan itu yakin kendala-kendala yang kerap terjadi di kepengurusan PSSI yang lalu takkan terjadi pada era Erick Thohir.
"Jadi kendalanya satu, yang dulu-dulu federasinya menutup diri dan menganggap ini urusan football family. Dulu PSSI, kalau dilaporin kasus, tendensinya malah yang melaporkan, dilaporin balik," kata Najwa dalam konferensi pers pembentukan Satgas Independen Antimafia Sepak Bola di Menara Danareksa, Jakarta, Rabu (20/9/2023)
Putri kedua Quraish Shihab itu mengatakan, setiap temuan dari kerja jurnalistik yang dilaporkan kepada PSSI pada era-era sebelumnya tidak ada tindak lanjut yang mengarah kepada hukum positif agar menimbulkan efek jera bagi yang berkaitan. Bahkan, kata dia, kepengurusan PSSI saat itu memilih untuk menutup diri.
Kemudian, kata dia, mulai ada perubahan nyata ketika peran negara hadir dalam pemberantasan mafia bola pada tahun 2019. Saat itu, tujuh orang divonis pidana oleh hakim. Menurutnya saat itu ada buah yang bisa didapatkan dari hasil kerja-kerja bersama yang ditindaklanjuti langsung oleh negara. Namun, kata dia, ketika itu kendalanya federasi masih menutup diri.
"Saya harap sekarang berubah, berbeda situasinya. Jadi bukan hanya setelah ada peran lebih jauh dari alat negara, tapi ada federasi yang membuka diri, sama-sama melihat apa problem yang ada dan membenahi itu. Bukan hanya karena dorongan dari luar, tapi juga niat dan dorongan dari dalam. Menurut saya selama ini kendalanya di situ. Jadi mudah mudahan sekarang situasinya bisa berubah," kata Najwa yang merupakan bagian dari stgas.
Senada dengan itu, Akmal Marhali yang juga anggota satgas berharap adanya proses hukum positif yang berjalan untuk memberantas mafia sepak bola. Menurutnya, tim Satgas Independen Antimafia Sepak Bola ini perlu bantuan semuanya untuk kemudian menggerakkan pihak yang mempunyai kebijakan agar mendorong pemberantasan mafia sepak bola bisa dipercepat melalui payung hukum yang jelas.
"Ke depan pemerintah dalam hal ini Komisi X DPR memikirkan lagi payung hukumnya, bukan cuma bola tapi seluruh olahraga Indonesia. Bagaimana mereka yang melakukan praktik kotor ini punya payung hukum jelas (untuk dihukum) dan yang melakukan bisa dieksekusi dengan benar. Saya pikir itu kendala-kendala yang ke depan perlu didorong supaya ke depan tidak jadi hambatan dalam mendorong transformasi sepak bola menjadi sepak bola yang bersih," kata Koordinator Save Our Soccer tersebut.
